oleh

Berada di Tengah Hutan, Bendungan Lalengrie Dinilai Pemborosan Anggaran

Editor :Armansyah , Penulis : Fahrullah-Berita, Legislatif-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Proyek pembangunan Bendungan Lalengrie, Lappariaja, Kabupaten Bone berpolemik. Rombongan Komisi D DPRD Provinsi Sulsel langsung melakukan peninjauan, Rabu (28/4).

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan, pembangunan bendungan Lalengrie tidak sesuai. Pemprov Sulsel dinilai tidak melakukan perencanaan dengan baik.

“Mana mungkin ada bendungan di tengah hutan,” kata Rahman Pina.

Politisi Partai Golkar itu memastikan jika bendungan yang menelan anggaran Rp 61 miliar tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

“Bendungan yang mau kita bangun ada di tengah hutan dan anggarannya cukup besar dan tidak ada terlihat persawahan, hampir pasti tidak sesuai yang kita rencanakan,” ujarnya.

Rahman Pina, juga menyampaikan kegiatan infrastruktur yang carut marut. “Hampir semua kegiatan dari pinjaman dana PEN bermasalah. Selain pekerjaan yang terancam mangkrak, juga manfaatnya yang kurang untuk masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ady Ansar menilai proyek pembangunan Bendungan Lalengrie hanya pemborosan anggaran karena dianggap tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat lantaran jauh dari wilayah persawahan mereka.

“Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tak ada air, di tengah hutan pula. Butuh pompa besar untuk mendorong air ke atas, jelas biaya operasionalnya sangat besar,” kata Ady Ansar, Rabu (28/4/2021).

Politisi NasDem ini menyebutkan, Bendungan Lalengrie akan menjadi masalah karena tidak direncanakan lebih baik. “Pemerintah dan masyarakat rugi, karena manfaatnya belum kita terima. Jadi ini barang (Bendungan Lalengrie) dari awal kurang direncanakan dengan baik dan ini harus kita sikapi dengan baik,” tegasnya.

Memang sebelumnya warga Desa Ujung Lamuru mengadu ke DPRD Sulsel sebab lokasi bendungan yang dibangun tidak sesuai dengan proposal yang diajukan warga. Aduan tersebut pun dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Warga Lalengrie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone protes pemindahan proyek tersebut ke Duaboccoe karena dianggap tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat lantaran jauh dari wilayah persawahan mereka.

Proyek yang sejak awal disetujui dibangun di Lalengrie dipindahkan secara sepihak oleh dinas PUTR tanpa persetujuan warga dengan alasan dasar kajian teknis secara ilmiah. (*)