oleh

Mudik, ASN Pemkot Makassar Siap-siap Kena Sanksi

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk memperketat persyaratan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Dimana, selama pra dan pasca larangan mudik yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah yakni 6-17 Mei 2021. Itu, termasuk di Pemkot Makassar. ASN ngotot mudik, siap-siap kena sanksi.

Pengetatan persyaratan mudik yang mulai berlaku hari ini, Kamis 22 April hingga 24 Mei 2021, tertuang dalam Addendum Surat Edaran perihal pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).

Dalam Addendum Surat Edaran (SE) yang diteken oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dijelaskan, pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021).

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan, pihaknya tidak akan segang-segan memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar atau nekat mudik. Ada sanksi yang disiapkan bagi mereka tak indahkan surat edaran pemerintah.

“Tentu kalau itu kita pasti akan ikuti perintah pusat, kalau pemerintah pusat melarang tentu kita patuhi,” ujarnya, Jumat (23/4)

Ia melanjutkan, jika ditemukan pegawai yang melanggar ia akan diberi sanksi dari bentuk teguran hingga penurunan pangkat.

“Kalau ada pegawai yang melanggar tentu kami akan tegur, termasuk kemungkinan terburuk pemberian sanksi, tapi tidak mungkin pidana, sudah pasti administrasi, bahkan bisa saja penurunan pangkat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menegaskan, akan bekerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya Kementrian Perhubungan, dengan cara melakukan pengetatan di sarana transportasi.

“Mulai dari adanya testing persyaratan PCR kemudian GeNose, dan lain-lain. Kemudian juga ada cek point untuk di darat, pemutar balikan kendaraan yang tidak memiliki hasil tes misalnya,” terangnya.

Selain itu, juga menghimbau agar mengkarantina mandiri selama lima hari kepada pemudik. Dibarengi dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang kuat bahkan hingga di tingkat desa-desa. (*)