oleh

Warga Toddopuli Butuh Kejelasan Infrastruktur ke ARA

Editor :MD-Reses-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Adi Rasyid Ali menggelar reses kedua masa persidangan II tahun 2020-2021 di Jalan Toddopuli IV setapak 06 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Rabu (21/4).

Ada banyak pikiran-pikiran yang diserap Adi Rasyid Ali dalam reses ini, misalnya kondisi jalan di beberapa setapak yang butuh sentuhan pemerintah. Daerah tersebut kerap kali menjadi langganan banjir saat hujan karena drainase yang kecil.

“Masih banyak yang perlu dibenahi, utamanya ada beberapa jalanan setapak, penerangan lampu jalan juga masih kurang. Itu semua akan kita tampung untuk dijadikan bahan dalam pembuatan kegiatan nantinya,” ucap Adi Rasyid Ali.

Kata Ketua DPC Demokrat Makassar ini, soal lapangan dan kantor lurah juga menjadi sorotan masyarakat, warga Todopuli IV meminta agar ada percepatan untuk pembuangan sarana olahraga dan kejelasan kantor lurah tersebut.

Keluhan lainnya kata Wakil Ketua DPRD Makassar ini ialah soal RT/RW yang dikabarkan akan diganti menyeluruh oleh Wali Kota Makassar. RT/RW merasa tidak bisa bekerja maksimal karena terus memikirkan pencopotan tersebut.

Menanggapi itu, Adi Rasyid Ali menyatakan, Pemerintah Kota Makassar tidak boleh mengambil tindakan sewenang-wenang, pasalnya dalam regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan wali kota (perwali) masa jabatan seorang RT/RW selama lima tahun.

“Dalam aturan, RT/RW bisa diganti pada saat jabatan berakhir. Selain itu, tidak bisa diganti kecuali meninggal dunia, berpenyakit kronis dalam waktu lama, dan tersandung kasus hukum,” sebut Adi Rasyid Ali.

Karena itu, pencopotan diam-diam dianggap menyalahi regulasi. Jika betul ada penggantian, RT/RW bersangkutan (yang dicopot) harus meminta SK pengangkatan RT/RW baru sebagai dasar untuk melapor ke PTUN.

“Semua ada di Perda jadi tidak boleh ada pemerintah yang menonaktifkan, apapun alasannya pelanggaran itu,” sebutnya.

Kendati begitu, Ara mengaku telah berkomunikasi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat. Hanya saja, Pemkot Makassar belum memberikan kejelasan soal itu.

Ia khawatir, dibalik pencopotan itu ada sentimen pribadi atau like and dislike menyangkut kepentingan politik, utamanya saat Pilwali 2020 lalu.

“Pilkada sudah selesai, lupakan semua yang lalu. Jangan diganti-ganti, itu artinya pilih kasih. Masyarakat tidak boleh diadu domba, tertib, pemerintah harus jadi pengayom,” tegasnya.