oleh

PTSP Sulsel Garap Pembangunan Smelter di Lutim

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel menggarap pembangunan smelter di Kabupaten Luwu Timur.

Kepala Dinas PM PTSP Sulsel, Jayadi Nas mengatakan, pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan PT Citra Lampia Mandiri (CLM), perusahaan Tambang nikel yang dianggap sudah mampu mengembangkan smelter.

“Hari ini (kemarin,red) kita akan rapatkan itu dengan Pemkab Lutim. Feasibility study atau kajian uji kelayakannya juga sedang dipersiapkan,” ucap Jayadi Nas kepada Rakyat Sulsel.

Nilai investasinya kata Jayadi, tergantung dari tungku yang akan dibuat. Nilai investasi untuk dua tunggu diprediksi Rp4 triliun, sementara jika empat desain tungkunya diperkirakan mencapai Rp6-7 triliun.

“Tergantung nanti. Yang jelas kalau dia buat smelter tergantung berapa tungku. Kalau tungkunya 1 atau 2 bisa saja sampai 4 triliun. Tetapi kalau sampai 4 tungku wah bisa sampai Rp6 sampai Rp7 triliun,” sebutnya.

Hadirnya smelter tersebut dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dimana tenaga kerja yang diprediksi akan terserap sekira 4 ribu hingga 6 ribu orang.

“Banyak yang dirumahkan. Banyak di PHK. Banyak yang misalnya kehilangan pekerjaan, dengan adanya investasi yang orientasinya padat karya pasti akan merekrut paling tidak 4000-6000,” sebut Jayadi Nas.

Tak hanya soal lapangan kerja, smelter ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan, dengan rencana ini bisa melahirkan Vale-vale baru di Sulsel.

“Paling penting adalah investor datang ada lapangan kerja, para pekerja kita bekerja disitu yang kuat adalah PAD. Kita di pemerintahan akan mempermudah mereka supaya betul-betul bisa masuk investasi,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulsel, Andi Hasdulllah mengatakan sampai saat ini belum ada usulan pembangunan smelter dari perusahaan terkait (PT CLM). Usulan terakhir yang ditangani yakni dari PT PUL.

Hanya saja kata Hasdulllah, Pemprov Sulsel tidak memberi restu kepada PT PUL sebab masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, misalnya potensi pencemaran limbah terhadap pemukiman masyarakat.

“Belum ada usulan, kalau sudah masuk kita akan tindaklanjuti dengan melakukan kajian amdalalin,” tuturnya. (*)