oleh

Soal Proyek Ilegal Milik Pemprov Sulsel, Prof Rudy Menghindar

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Empat proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diduga menyalahi regulasi yang ada. Pasalnya, empat proyek tidak terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun dipaksakan berjalan.

Paket proyek yang dibawahi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu ditandatangani Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel, Edy Rahmat.

Salah satu proyek di luar Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) diketahui ada di sekitar Pucak, Kabupaten Maros. Anggarannya sekitar Rp11 miliar lebih.

Dalam laman LPSE Sulsel, ada satu paket proyek penanganan jalan dikerjakan di daerah Pucak dengan panjang 5,8 km pada tahun 2020. Proyek infrastruktur tersebut ditangani oleh PT Mulia Trans Marga dengan harga penawaran Rp38,5 miliar.

Prof Rudy Djamaluddin, selaku kepala dinas PUPR Sulsel justru enggan diwawancarai. Prof Rudy selalu menghindar acap kali ditemui wartawan. Sikapnya yang tidak ramah terhadap awak media dimulai pasca penangkapan Sekdisnya, dan Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah.

Sementara Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief menampik, proyek yang dimaksud bukan yang tercantum di LPSE. Pasalnya, nilai paket jalan ilegal tersebut hanya Rp11 miliar. Apalagi, proyek yang tidak ada di DPA juga seharusnya tidak masuk di laman LPSE.

“Jadi bukan yang Rp38 miliar, kan ada empat proyek di luar DPA, salah satunya itu di sekitar Pucak,” beber Sulkaf, di Kantor Gubernur, (19/4).

Sulkaf mempertegas, pihaknya tidak mau mengurusi proyek siluman itu, apalagi sebelumnya sudah ada arahan atau pencerahan untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak tercover dalam DPA.

Soal ganti ruginya, ia juga tidak mau tahu, itu menjadi urusan pihak yang menandatangani kontrak dengan kontraktor, dalam hal ini Sekretaris PUTR, Edy Rahmat yang sudah dicokok KPK. Edy bertindak tanpa sepengetahuan Kepala Dinasnya, Prof Rudy Djamaluddin.

“Sudah diingatkan sama inspektorat sebelumnya, bahwa itu jangan dilakukan. Tapi tetap dibuatkan kontrak oleh sekretaris PU, Edy Rahmat,” sebutnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhamad Rasyid mengaku tak tahu menahu soal empat proyek yang diributkan belakangan ini. Karena itu pihaknya juga tidak akan melakukan pembayaran kepada kontraktor yang mengerjakan paket itu.

“Kalau tidak ada di DPA tidak bisa dibayar, apa dasarta membayar kalau tidak masuk di perencanaan,” sebut Rasyid.

Sebelumnya, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyebut, proyek di luar DPA bisa disebut tanggung jawab individu. Sesuai peraturan keuangan, dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

“Kalau sepanjang kita laksanakan berada dalam DPA, berarti itu kan sesuai aturan perundang-undangan. Kalau dia lakukan di luar DPA, berarti dia bertindak sendiri, bukan atas nama institusi,” jelas Darmawan.

Dengan begitu, yang bersangkutan (yang membuat kontrak) harusnya menanggung risiko dari apa yang ditempuh. “Sebab dia mengatasnamakan institusi sementara normatifnya dilarang, berarti dia membawa nama individu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina mengaku belum mengetahui soal empat proyek tersebut. “Yang kita bisa evaluasi yang hanya ada di DPA, diluar itu bukan kewenangan kami,” singkat Legislator Golkar tersebut. (*)

Komentar