oleh

Pemkot Makassar Didesak Telusuri Penyerobotan Lahan Kantor Lurah Pandang

Editor :Armansyah , Penulis : Suryadi-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dugaan adanya komersialisasi atau penyerobotan lahan kantor lurah pandang, Panakukang, Kota Makassar, menjadi sorotan dari berbagai pihak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar menelusuri lebih dalam ihwal dugaan Kantor Kelurahan Pandang yang diperjual belikan oleh sejumlah oknum tertentu.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Hamzah Hamid menegaskan, persoalan ini harus ditelusuri terlebih dahulu. Karena, ia meyakini bahwa Pemkot tidak mau terjebak dalam persoalan hukum.

“Apalagi pengadaan tanah tidak semudah itu, karena ada tim 9 itu kalau mau beli tanah ada Walikota didalamnya memang tahun anggaran perubahan 2020 bukan zamannya Danny Pomanto. Makanya tiap pembebasan lahan itu ada tim 9 termasuk dalamnya Walikota dan Sekda. Karena persoalan pembebasan lahan itu sangat hati hati,” ungkap Hamzah, Selasa (20/4).

Ia melanjutkan, perihal adanya anggaran untuk biaya sewa kantor lurah pandang yang ada di dalam DPA anggaran tahun 2020, Ketua DPD PAN Kota Makassar itu mengaku tak tahu persis tentang hal itu.

Yang pasti, kata dia, sepengetahuannya selama ini kantor kelurahan pandang tak memiliki kantor dan hanya ngontrak.

“Ini memang mungkin anggarannya di camat tapi terlibat pertanahan Sekda, inikan pandang kelurahan yang tidak pernah ada kantor nya selalu ngontrak, maka Dewan dorong setiap pembahasan anggaran supaya ini kelurahan pandang jadi perhatian,” paparnya.

“Kan tidak elok ada kantor lurah tapi selalu kontrak pinjam rumahnya orang. Ini perlu ditelusuri, sekecil apapun uang negara harus ditelusuri, saya sepakat ji supaya jangan ada fitnah apalagi saya dengar ini masuk aset ya,” sambungnya.

Sebelumnya, dari informasi yang dihimpun, terdapat pengusulan dana di APBD Perubahan Tahun 2020 dari pihak Kecamatan Panakukang sebesar Rp100 juta untuk biaya sewa kantor Lurah Pandang.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Helmy Budiman memastikan bahwa Kantor Lurah Pandang tidak boleh dipindahtangankan.

“Alasannya, karena masuk dalam catatan aset Pemkot Makassar. Itu masuk dalam aset Pemkot Makassar, karena tercatat di KIB Aset Pemerintah Kota,” kata Helmy.

Namun anehnya, lanjut Helmy, pada APBD Perubahan Tahun 2020 lalu, ada pengusulan pembayaran sewa kantor lurah tersebut. Bahkan masuk dalam DPA Kecamatan Panakukkang
Hanya saja, pada saat itu pencairan anggaran tersebut batal, karena ada persoalan dokumen yang sempat terlambat diterima oleh pihak BPKAD Makassar.

“Pada saat akhir sebelum final keputusan pembahasan masuk anggarannya, memang di awal tidak ada, tapi pas ketok palu ada masuk. Tetapi batal cair.

“Olehnya ia menduga, SKPD-nya yakni Pemerintah Kecamatan yang telah mengusulkan hal tersebut, pasalnya tidak ada anggaran yang bisa terproses tanpa adanya usulan pihak terkait,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Camat Panakukkang Muh Thahir Rasyid mengaku belum mendengar atau mendapat informasi mengenai persoalan tersebut.
Menurut Thahir, Kantor Lurah Pandang masuk dalam salah satu daftar aset milik Pemerintah Kota Makassar dan tercatat dalam KIB C di Kelurahan.

“Iye, saya belum dengar itu, tanyakanki ke kelurahan,” singkat Thahir.

Secara gambaran umum, sebelum kantor lurah Pandang berdiri, pada awalnya adalah tanah fasum yang diserahkan oleh pengemban perumahan CV Dewi ke Pemkot Makassar pada Tahun 1994
Kemudian Tahun 1996 dibentuk Kelurahan Pandang dan dibangun kantor Lurah Pandang dilokasi itu.

Adapun sisa lahan yang dimiliki yang bersangkutan terletak di samping Kantor Lurah yang sekarang digunakan sebagai lokasi kontainer sampah.