oleh

Edy Rahmat Resmi Diberhentikan Sementara Sebagai ASN

Editor :admin 1-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyetujui pemberhentian sementara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Edy Rahmat, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sebelumnya telah mengajukan pemberhentian Edy karena melanggar kode etik ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran fauzi mengatakan, Plt Gubernur tidak punya kewenangan untuk memberhentikan pegawai secara langsung. Kebijakan kepegawaian harus dikoordinasikan dengan Kemendagri. Surat penghentian sementara Edy Rahmat, kata Imran, sudah sampai di Pemprov Sulsel pada Jumat (17/4/2021 ) lalu.

Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga sudah menandatangani SK tersebut. “Tidak ada kewenangan Plt gubernur mencopot harus ijin Kemendagri, alhamdulilah beliau sudah ada persetujuan jadi sekarang sudah ada pemberhentian sementaranya,” beber Imran Jauzi Kepada Rakyat Sulsel, Senin (19/4/2021).

Meski sudah dihentikan sementara, gajinya masih akan terus mengalir, hanya saja dipangkas 50 persen, tidak diterima secara penuh. Penghentian resmi Edy akan diputuskan setelah ada keputusan inkrah soal kasus yang melilitnya bersama Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto.

“Masih terima 50 persen, karena belum resmi. Nanti kalau sudah inkrah bahwa dia bersalah baru dihentikan secara resmi sekaligus tidak terima gaji,” paparnya.

Diketahui, selama ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Dinas PUPR, menunjuk Kasi Monitoring dan Evaluasi, Siti Hasni sebagai Plt, menggantikan sementara Edy Rahmat.

Sebagai informasi, Edy Rahmat adalah orang kepercayaan Nurdin Abdullah, merupakan ASN di Kabupaten Bantaeng yang diangkut NA ke Pemprov Sulsel. Pasca dua tahun lebih menjabat, Nurdin Abdullah dicokok KPK bersama Edy dan kontaktor Agung Sucipto. (*)