oleh

Selamatkan Aset, Dewan Makassar Minta Pemkot Tegas ke Pengembang

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mengejar fasum-fasos milik pengembang yang belum diserahkan. Berdasarkan aturan, developer wajib menyerahkan 30 persen dari luas lahan kepada Pemerintah.

Namun, fakta di lapangan masih banyak pengembang yang belum menyerahkan fasum-fasos alias Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) padahal sudah membangun sejak lama. Akibatnya, pemerintah kota terancam kehilangan aset.

Anggota DPRD Kota Makassar, Supratman meminta Pemkot bisa lebih tegas ke pengembang persoalan PSU. Salah satu usulannya, Izin mendirikan bangunan (IMB) sebaiknya diterbitkan setelah kewajiban 30 persen PSU sudah diserahkan pengembang.

“Sekarang kalau ada pembangunan perumahan harusnya itu diserahkan dulu 30 persen baru dikeluarkan izinnya. Jadi kita bargainingnya itu di pembangunannya,” beber Supratman, Senin (19/4).

Kata ketua Komisi A ini, dirinya tidak ingin pemerintah dengan mudah mengeluarkan IMB. Padahal pengembang memiliki kewajiban menyerahkan PSU 30 persen kepada Pemkot Makassar. Nilai asetnya pun tidak sedikit, bahkan ada yang mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.

Apalagi, kata dia, di lapangan banyak ditemukan perumahan yang sudah berdiri bertahun-tahun tapi belum menyerahkan PSU kepada pemerintah kota.

“Jangan tiba-tiba ada permintaan pembangunan perumahan langsung kita serahkan. Tidak serahkan dulu 30 persen-nya baru kita kasih izin. Kan banyak itu, sudah jalan tapi PSU belum diserahkan. Ini yang kita tidak mau,” jelas Supratman.