oleh

Ternyata, Tersangka Edy Teken Proyek di Luar DPA

Editor :Armansyah , Penulis : Ami-Berita, Kasus Korupsi, KPK-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Masalah baru kembali terkuak di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa peket proyek yang berjalan tahun 2020 rupanya tak masuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Baca Juga:Kasus Suap Nurdin Abdullah, KPK Incar Tersangka Baru

Parahnya lagi, proyek di luar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ternyata ditandatangani Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel, Edy Rahmat. Edy merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perijinan dan pembangunan infrastruktur Sulsel bersama Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto.

Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief membeberkan, pihak yang meneken kontrak dengan rekanan adalah Eddy Rahmat. Januari lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyurat ke inspektorat soal proyek ilegal tersebut, hanya saja tidak diizinkan Inspektorat.

Baca Juga: KPK Mulai Garap Keluarga NA, Anak Nurdin Diminta Bersaksi

“PUPR pernah menyurat bulan Januari ke inspektorat, sebelum saya masuk, inspektorat jelas menjawab bahwa jangan teken kontrak kalau tidak ada di DPA,” jelas Sulkaf S Latief kepada Rakyat Sulsel, Jumat (16/4).

Hanya saja belakangan diketahui, Dinas PUPR telah membuat Kontrak diam-diam. Untuk itu, Inspektorat menegaskan untuk menghentikan kegiatan tersebut karena melanggar regulasi. “Jadi waktu saya masuk ditanya lagi, yah saya cuma jawab bahwa itu tidak ada di DPA, hentikan,” tegasnya.

Sulkaf menambahkan, ada empat paket proyek yang diteken Edy Rahmat. Bahkan, proyek tersebut kaya Sulkaf ditandatangani pada bulan Februari, dua pekan sebelum OTT KPK.

Baca Juga: KPK Telisik Dugaan Adanya Uang Suap Nurdin Abdullah yang Mengalir ke Berbagai Pihak

“Saya tidak tahu (proyek) sudah jalan di lapangan atau tidak, yang jelas ada surat bulan Januari bilang jangan, tapi pastikan dibelakangnya itu kan tandatangan, atau dia tandatangan memang dulu baru bertanya wallahu alam,” sebutnya.

Pihaknya ogah mengurusi proyek ilegal tersebut. Peninjauan atau review tidak akan dilakukan karena dari awal sudah diberi peringatan. Biarkan Dinas PUPR menyelesaikan masalahnya sendiri kata Sulkaf.

“Pokoknya tidak ada di DPA kita tidak urus, saya tidak akan pergi di lapangan liat, kalaupun ada yang dikerja saya tidak mau karena kalau saya ke sana berarti saya akui, itu urusannya PUPR selesaikan masalahnya,” jelasnya.

Baca Juga:Kumpulkan Alat Bukti, KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Abdullah

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyebut, proyek di luar DPA bisa disebut tanggung jawab individu. Sesuai peraturan keuangan, dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

“Kalau sepanjang kita laksanakan berada dalam DPA, berarti itu kan sesuai aturan perundang-undangan. Kalau dia lakukan di luar DPA, berarti dia bertindak sendiri, bukan atas nama institusi,” jelas Darmawan.

Dengan begitu, yang bersangkutan (yang membuat kontrak) harusnya menanggung risiko dari apa yang ditempuh. “Sebab dia mengatasnamakan institusi sementara normatifnya dilarang, berarti dia membawa nama individu,” terangnya. (*)

Komentar