oleh

Pemprov Sulsel Dahulukan Proyek Ecek-ecek, Program Prioritas Belakangan

Editor :Armansyah-Berita, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sejumlah deretan proyek di Sulawesi Selatan berpotensi mangkrak. Dibawah kendali Andi Sudirman Sulaiman, proyek-proyek besar dikeluarkan dari APBD 2021.

Setidaknya, dalam rentan waktu dua bulan lebih, Sulsel sudah dua kali melakukan perubahan parsial APBD. Pasca perubahan tersebut sejumlah paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdepak.

Mulai dari rest area Sidrap dan Jeneponto, gedung Brigade Siaga Bencana, rencana pembangunan rest area Malino. Begitu juga dengan program prioritas lainnya seperti Stadion Mattoanging, Rumah Sakit, hingga kantor mewah cita-cita Nurdin Abdullah, Twin Tower.

Pengembangan wisata pulau yang masuk dalam prioritas NA-ASS juga akan ditunda, misalnya kawasan kuliner di Lae-lae, dan wisata pulau percontohan di Pulau Lanjukang. Bahkan, program yang dijanjikan saat berkampanye oleh Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman banyak yang tidak tercover dalam kegiatan di 2021.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, refocusing anggaran dan juga pembayaran utang ke pihak ketiga berdampak pada penundaan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Hanya program super prioritas yang tercover dalam kegiatan tahun ini. Rest area misalnya, selain membutuhkan anggaran besar, masih ada persoalan lahan yang perlu diselesaikan, karena itu rest area belum bisa lolos sebagai paket yang akan dilaksanakan tahun ini.

“Nah ini masih dalam proses review inspektorat jangan sampai kita salah langkah, dalam hal memberikan pembiayaan secara terus menerus dimana alas hak kita tidak ada pada pemerintah provinsi,” sebut Andi Darmawan Bintang, Jumat (16/4).

Diketahui, proyek yang sesuai visi misi NA-ASS terkena refocusing, sementara kegiatan yang dikhususkan ke lembaga vertikal tidak dipangkas sama sekali. Misalnya pembangunan asrama Polda Sulsel.

Menanggapi itu, Andi Darmawan bilang pembangunan asrama tersebut sudah jelas tidak punya masalah. Pembangunan asrama merupakan bagian dari sinergitas dengan pemerintah pusat.

“Dalam peraturan perundang-undangan, hibah barang dan hibah uang itu salah satunya adalah untuk memberikan bantuan kemudahan pelaksanaan urusan pemerintah pusat di daerah, jadi kalau misalnya Mako brimob dibantu untuk melakukan kegiatan infrastrukturnya, tentu juga memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan,” papar Darmawan.

Berbeda jika dihubungkan dengan rest area, yang kata Wawan masih menyisakan sejumlah persoalan seperti penyerahan atau pembebasan lahan yang masih terkendala.

“Yang jelas kalau punya masalah tentu kita akan review, sebab memang dikatakan dalam aturan baik dalam BPK, BPKP, inspektorat, bahwa kalau permasalahan itu harus direview, nanti ada lagi lampu hijau dari sistem pengawasan kita baru bisa jalankan,” paparnya.