oleh

Demokrat Tamengi RT/RW

Editor :Armansyah-Berita, HL, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Rencana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan menonaktifkan seluruh RT/RW di Kota Makassar terus menuai tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Bahkan, kalangan politisi hingga para RT/RW yang menolak, menyiapkan langkah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika Danny Pomanto benar-benar menonaktifkan RT/RW.

Seperti yang disuarakan partai Demokrat, melalui Ketua Bappilu DPC Demokrat Kota Makassar, Zulkifli Thahir yang menyebut langkah Wali Kota Makassar yang akan menonaktifkan RT/RW bukanlah memperbaiki pemerintahan namun hanya membuat kegaduhan.

Bahkan, ia menyebut langkah Danny meresetting perangkat di tingkat RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bahkan lurah, merupakan cara balas budi dan balas dendam, sebab di Pilwalkot Makassar 2020 lalu, para RT/RW juga ada yang mendukung paslon lain.

“Memang ada indikasi balas budi dan balas dendam oleh pak Wali. Sehingga RT/RW hingga LPM akan di Plt kan. Kalau sampai terjadi, solusi kami gugat ke pengadilan,” tegas Zulkifli, Jumat (16/4).

Selain itu, dia juga menduga bahwa hal tersebut juga merupakan turut campurnya tim pemenangan pasangan Danny-Fatma yang mendesak janji politik dalam Pilwali Makassar 2020 lalu.

“Jadi ada desakan timses yang lalu, agar diberdayakan dalam program Makassar Recover. Ini bisa diartikan sebagai balas budi. Sementara yang dianggap menolak ressetting dan tidak dilibatkan bahkan akan di-Plt kan adalah balas dendam pasca Pilwali 2020 lalu. Sederhananya begitu ini logis saja, karena tidak ada mendung tiba-tiba hujan,” papar Zulkifli.

Menurutnya, kegaduhan dipastikan bakal makin menjadi-jadi, jika Wali Kota Makassar setelah menonaktifkan RT/RW kemudian menunjuk pelaksana tugas yang diketahui merupakan tim pemenangannya di Pilwalkot lalu.

“Jadi ini bukannya membenahi pemerintahan, akan tetapi membuat kegaduhan. Sebagai pemimpin yang bijaksana harusnya sebelum mengambil keputusan mengajak semua pihak duduk bersama. Bukankah Pilwali sudah selesai, marilah saling merangkul dan melupakan perseteruan saat pesta demokrasi kemarin,” tambah Zulkifli.

Dirinya yakin jika semua pihak terkhusus Ketua RT/RW, LPM yang terancam diresetting oleh Pemkot Makassar diajak duduk bersama dan berdiskusi tentang program Makassar Recover, niscaya semua akan baik-baik saja tanpa perlu terjadi kegaduhan dan perselisihan antar warga masyarakat kota Makassar.

“Solusinya adalah hentikan resetting, rangkul RT/RW yang SK-nya masih aktif hingga 2022 bersama-sama timses untuk bersinergi membangun Makassar, terutama menyukseskan program Makassar Recover,” imbaunya.

Namun, dirinya menegaskan jika Pemkot Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar tetap meneruskan keinginannya untuk meresetting RT/RW se-Kota Makassar, maka pihaknya siap membuka posko pengaduan RT/RW, LPM untuk melakukan gugatan ke PTUN.

“Kita akan gugat dengan pelanggaran Perda No. 41, tahun 2001 dan Perwali nomor 1 tahun 2017, serta menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, hingga dualisme kepemimpinan di tingkat RT/RW, di Kota Makassar,” tegas Ketua OKK MPW Pemuda Pancasila Sulsel ini.

Namun, bukan Danny jika bergeming dalam menghadapi ancaman dan penolakan. Ia pun memastikan tetap akan melakukan resetting RT/RW, sepanjang demi kepentingan masyarakat Kota Makassar dan menyukseskan Makassar Recover.

“Saya kira hal biasa. Kalaupun ada RT/RW yang menolak hanya sebagian kecil. Kalau yang sepakat itu barang saya bisa datangkan 3-4 ribu RT/RW, tapi untuk apa? Ini kan kebijakan pemerintah kota untuk program pemerintah ke depan,” ujar Danny santai.

Danny juga menyindir soal penolakan 7 fraksi di DPRD Kota Makassar, terkait kebijakan tersebut, padahal yang dilakukannya itu merupakan tugas pemerintah, yakni untuk melakukan refocusing.

“Ini yang lucu, inikan tugas pemerintah kota, kenapa dia (7 fraksi) yang urusi. Bisa saja ada konspirasi di dana kelurahan. Sebab, dana tersebut tetap berada di kelurahan,” terangnya.

“Bahwa kelihatannya ada yang dititip-titip ini, kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah hilang oleh oknum. Tapi tidak semua,” sambung Danny.

Danny pun memastikan tidak lagi membawa unsur politik dalam pemberhentian RT/RW ini, semata-mata murni dilandasi agar program Makassar Recover bisa terlaksana dengan baik.

“Artinya begini, suasana di bawah itu mestinya, politik sudah berakhir, satu setengah bulan sudah cukup untuk saya mengimbau, mari bersama-sama sukseskan Makassar Recover. Jadi tidak ada lagi 1234, tidak ada,” katanya.

Ia pun membeberkan pentingnya melakukan resetting, lantaran masih banyak lurah yang tidak ingin mensukseskan program tersebut, dengan tidak melakukan refocusing anggaran.

“Kenyataannya sekarang, banyak lurah, tidak mau mensukseskan Makassar Recover. Apa buktinya? Refocusing anggaran mereka tidak urus, banyak camat juga begitu,” lanjutnya.

Bahkan menurutnya, pihak lurah ikut menghasut para RT dan RW untuk menggagalkan program Makassar Recover. Oleh sebab itu, Danny memilih mereset semua RT/RW mulai dari nol, kemudian akan menunjuk Plt, hingga pemilihan RT/RW 2022 mendatang.

“Jadi, memang harus dilakukan resetting atau restaring seluruh RT/RW akan dirombak kemudian akan dijabat Plt sampai 2022. Saya tidak bakal tinggal diam jika program Makassar Recover tidak berjalan maksimal,” pungkas Danny.