oleh

Sudirman Klaim Sisa Utang Pemprov 12 Persen

Editor :Armansyah , Penulis : Ami-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengklaim, jumlah utang yang belum dilunasi ke pihak ketiga atau rekanan tersisa 12 persen.

Meski tak menyebut angkanya, jumlah utang yang sudah jelas angkanya sekira Rp600 miliar lebih. Selain itu, masih ada deratan utang yang belum diketahui nilainya. Pengakuan Andi Sudirman utang-utang tersebut masih dalam proses verifikasi BPKP.

“Tahap pertama tinggal 12 persen utang, yang lain tinggal verifikasi menunggu BPKP, karena pengakuan dulu,” sebut Andi Sudirman.

Menurut cermatnya, utang tahap kedua itu masuk dalam APBD Perubahan 2021, pihaknya masih fokus membayarkan sisa utang tahap I.

“Mungkin di perubahan pi itu, karena kita menunggu satu-satu dulu di cek, pengakuan dulu. Kalau tidak diakui yah mohon maaf. Tapi yang sudah kemarin, ada beberapa, dengan kecepatan kita memeriksa,” ucap Andi Sudirman Sulaiman di kantor Gubernur, Kamis (15/4).

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Sulsel, Prof Rudy Djamaluddin menyampaikan, salah satu faktor adanya utang karena banyak paket pekerjaan di tahun 2020 tidak selesai dan menjadi Silpa, karena itu Surat perintah membayar tidak diterbitkan karena diluar dari targe penyelesaian.

Ia mengaku, dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pihaknya hanya menerbitkan paket proyek yang sesuai syarat. Kadang kala, pekerjaan sudah selesai menurut kontraktor, tapi belum selesau menurut pengawas, KPA.

“Klasifikasi yang dibayar dan tidak, pada prinsipnya dinas PU menerbitkan SPM, tidak sembarang menerbitkan. Yang sudah terbit artinya sudah memenuhi syarat, soal pembayarannya bukan menjadi ranah kami, itu BKAD yang punya urusan,” tegas Rudy.

Rudy membeberkan, banyak kontraktor yang tidak mengajukan proposal hingga Desember 2020, sehingga pembayaran pekerjaannya tidak diproses.

Karena itu, Rudy mengagendakan rapat dengan kontraktor tiap pekan di hari Selasa. Menurut pengakuannya, ia selalu mendorong kontraktor untuk membuat SPM dan melakukan penagihan. Hanya saja pihak kontraktor tidak mengindahkan seruan itu.

Bahkan, dari total Rp300 miliar yang minta ditagihkan, yang menagih cuma satu kontraktor. Itupun cuma satu kontraktor yang menagih dengan nilai Rp7 miliar.

“Kemudian minggu kedua rapat tidak ada lagi yang menagih, padahal sudah disampaikan ke staf kami kalau ada SPM masuk dan memenuhi syarat selsaikan dua hari, lapor ke BKAD. Tapi mmg kontraktornya tidak mau menagih. Kita juga kurang paham, kita sudah memaksa,” paparnya.

Diketahui, Pemprov Sulsel sudah dua kali melakukan perubahan parsial APBD untuk melunasi utang-utang dan mengevaluasi program yang akan dijalankan di 2021.