oleh

Penyerahan Lahan Belum Tuntas, Rest Area Susul Jajaran Proyek Mangkrak di Sulsel

Editor :Armansyah , Penulis : Ami-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Satu lagi, proyek di Sulsel yang berpotensi mangkrak. Rest area, salah satu program unggulan atau andalan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang dijanjikan saat terpilihanya menjadi gubernur Sulsel periode 2018-2023.

Proyek yang sedang dalam progres tersebut dipastikan tidak berlanjut tahun ini. Bagaimana tidak, anggaran rest area yang telah diketuk dalam APBD 2021 sudah dikebiri. Pasca pemerintahan diambil alih oleh Andi Sudirman Sulaiman, beberapa program mulai dievaluasi.

Tentu ada kaitannya dengan kondisi keuangan pemprov yang miris, sepeninggalan Nurdin Abdullah utang-utang ke pihak ketiga perlahan terkuak, gaji dan tunjangan pegawai juga belum terbayarkan.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel, Chaeruddin, mengatakan, tahun ini beberapa paket proyek di bidangnya di pangkas, termasuk pembangunan rest area di Kabupaten Sidrap dan Jeneponto.

“Pertimbangannya kita harus menghadapi refocusing karena itu perintah Kemenkeu. Sehingga secara bijak, Plt gubernur melihat paket-paket yang mana yang bisa dilanjutkan. Jadi bukan dibatalkan tapi ditunda,” ucap Chaeruddin kepada Rakyat Sulsel.

Artinya, kata Chaeruddin jika ekonomi atau stabilitas keuangan membaik, paket-paket tersebut akan kembali dalam perencanaan kegiatan.

Eks Kabid SDA ini menjelaskan progres kedua rest area tersebut tetap berjalan di tahun sebelumnya. Bahkan, untuk rest area Sidrap sudah selesai 100 persen, hanya saja dalam grand desainnya masih ada beberapa bangunan pendukung yang belum tuntas.

“Sekarang yang terbangun belum semuanya, disana baru terbangu food courtnya , michi no eki, musallah, water tank, jalanannya. Yang belum masih ada anjungan kuliner, gedung pertemuan, area parkir,” sebutnya.

Sementara untuk rest area di Kabupaten Jeneponto, pembangunan tahun lalu tak selesai sesuai kontrak, dengan begitu proyek tersebut otomatis jadi SILPA.

“Kalau Jeneponto kemarin sempat di akhir tahun belum selesai, jadi nyebrang tahun, SILPA namanya. Jadi ada perpanjangan dan itu dikenakan denda sesuai aturan Pengadaan Barang dan Jasa,” ulasnya.

Kebutuhan anggaran untuk menuntaskan proyek tersebut sekira Rp28 miliar, terdiri dari Sidrap Rp10 miliar, dan Jeneponto Rp18 miliar.

Terpisah, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, selain alasan refocusing, lahan pembangunan rest area juga belum tuntas, belum ada penyerahan dari pemerintah kabupaten ke Pemprov Sulsel.

“Lahannya dulu mau difinalkan, sebelum dilanjutkan. Jadi tahun ini kita pending, kan ini bianyanya dikeluarkan dari Pemprov, setiap pekerjaan aset pemerintah provinsi itu didahului dengan penyerahan lahan,” ujarnya.

Kendati begitu, kata Darmawan jika pemkab ingin melanjutkan perbaikan atau hal-hal berkaitan dengan lingkungannya, diperbolehkan.
“Diperbaiki dulu, disamping pertimbangan refocusing, kita perbaiki adminstrasinya dulu,” tutupnya.