oleh

Kasus Suap Nurdin Abdullah, KPK Incar Tersangka Baru

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dan suap perizinan dan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel yang menyeret Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA).

Baca Juga : KPK Mulai Garap Keluarga NA, Anak Nurdin Diminta Bersaksi

Terbaru, KPK kembali memeriksa empat orang saksi. Dua orang diantaranya merupakan pegawai BUMN, ialah Ardi dan Siti Abdiah Rahman. Ardi diketahui sebagai pimpinan bank Mandiri Cabang Makassar, Ardi sudah dua kali menjalani pemeriksaan.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama Sri Wulandari. Nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Sari Pudjiastuti juga masuk dalam list untuk memberi kesaksian atas kegaduhan yang dibuat gubernur non aktif Nurdin Abdullah.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap empat saksi tersebut berlangsung di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Nurdin Abdullah (NA).

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (14/4/2021).

Saat dikonfirmasi, Sari Pudjiastuti mengatakan belum bisa berkomentar, hanya saja ia siap jika mendapat panggilan KPK. “Belum ada komentar, tapi kami siap sekiranya kami ada panggilan,” tulisnya lewat pesan WhatsApp.

Pemeriksaan Sari bukan kali pertama dilakukan, kala itu saat penggeledehan yang dilakukan KPK Maret lalu di Biro PBJ, Sari juga ikut diinterogasi. Pasca keluar dari ruangan PBJ, KPK membawa sejumlah dokumen dalam koper dan dus.

Baca Juga : KPK Telisik Dugaan Adanya Uang Suap Nurdin Abdullah yang Mengalir ke Berbagai Pihak

Sari merupakan kerabat NA, sebelum menduduki jabatan Kabiro PBJ Pemprov Sulsel, ia merupakan ASN Bantaeng yang diangkut NA saat menjabat gubernur.

Diketahui, temuan KPK di ULP/LPSE, sejumlah proyek di Sulsel ternyata mengalir ke keluarga dekat Nurdin Abdullah. Dari data yang dihimpun, sedikitnya 17 proyek dikuasai keluarga dekat NA hasil penunjukan langsung sang gubernur.

Menantu NA (Meyrza), ipar (Taufik Fachruddin), hingga adik NA (Mega) adalah orang-orang yang menguasai sejumlah proyek di Sulsel, selain kontraktor Agung Sucipto yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Hanya saja, Sari Pudjiastuti tidak mau banyak bicara soal bagi-bagi proyek tersebut. Ia tak mau menyebut terkait proyek yang ditangani oleh keluarga NA. Begitu juga dengan dokumen yang dibawa KPK saat menggeledah di ruangannya Rabu lalu tak mau dibeberkan.

“Saya no komen (proyek yang ditangani keluarga NA), saya takut melampaui kewenangan saya,” kata Sari melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.

Sehari sebelumnya, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah dan kantor kontraktor. KPK menemukan barang bukti berupa alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara.

Bukti-bukti tersebut akan segera diverifikasi dan dianalisa untuk segera diajukan penyitaannya untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dimaksud.

Baca Juga : Telisik Aliran Suap ke NA, KPK Gencar Periksa Sejumlah Pengusaha

“2 lokasi berbeda yaitu di rumah kediaman pemilik PT PKN (Purnama Karya Nugraha) di Kecamatan Marisol Kota Makassar dan Kantor PT PKN (Purnama Karya Nugraha) di Jalan G Lokon Kota Makassar,” ujar Ali Fikri.

Penggeledahan itu untuk penyidikan dugaan TPK suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel TA 2020-2021.

“Di lokasi tersebut, diitemukan dan diamankan bukti berupa barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” jelasnya.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp3,4 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan terhadap Nurdin. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp2 miliar di sebuah koper di rumah dinas Edy Rahmat.

Tak hanya itu, dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di rumah jabatan dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, serta rumah dinas Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel dan Kantor Dinas PUTR, tim penyidik menyita uang sekitar Rp3,5 miliar.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Komentar