oleh

RT/RW Menolak Dinonaktifkan

Editor :Lukman , Penulis : Suryadi-HL, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Rencana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menonaktifkan ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mendapatkan perlawanan.

Sejumlah Ketua RT/RW yang menolak kebijakan tersebut bahkan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Senin (12/4/2021).

Ada enam tuntutan yang disampaikan para RT/RW. Diantaranya, menolak perwali yang akan diterbitkan oleh Wali Kota Makassar 2021, menolak pengangkatan Plt RT/RW dan LPM, memberlakukan dan mematuhi Perda no 41 tahun 2021 BAB 11 tentang pemberhentian dan pengangkatan RT/RW dan LPM.

Selanjutnya, Ketua RT/RW siap membantu program Pemkot Makassar yakni wali kota dan wakil wali kota sesuai kewenangan yang diemban, menolak keras evaluasi kinerja pemberian rekomendasi pelayanan RT/RW dan LPM oleh tim pemenangan Bassi Baraniya serta anggaran kelurahan dialihkan seutuhnya ke Makassar Recover.

Ketua RW 1 Kelurahan Karuwisi Utara, Ridwan Gassing mengaku kecewa dengan rencana penonaktifan ketua RT/RW tersebut. Persoalan penggantian ketua RT/RW, kata dia, seharusnya mengacu pada Perda Nomor 41 Tahun 2001. Dalam perda tersebut diatur mekanisme memberhentikan ketua RT/RW.

“Olehnya itu kami selaku perwakilan seluruh RT/RW sangat mengharapkan kiranya seluruh fraksi mengawal permasalahan ini, aspirasi kami, sampai benar kami menganggap ini adil,” tegasnya di hadapan anggota dewan, Senin (12/4/2021).

Ia menilai persoalan ini patut menjadi perhatian. Semua anggota DPRD Makassar juga disebutnya sudah memahami kondisi yang terjadi saat ini. “Semua anggota DPRD sudah memahami persoalan ini bahwa ini benar sangat melanggar Perda 41 Tahun 2001,” ungkapnya.

Setelah menerima aspirasi dari sejumlah ketua RT/RW, tujuh fraksi DPRD Makassar menyatakan menolak wacana Danny Pomanto untuk menonaktifkan RT/RW. Ketujuh fraksi tersebut ialah Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, PDI Perjuangan dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB).

“Tujuh fraksi sudah sepakat menolak penonaktifan RT/RW se-kota Makassar. Pak Wali harus bersyukur tidak boleh marah tidak boleh tersinggung,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA).

ARA menyebut, dukungan tersebut sebagai komitmen dalam mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Sebab, kebijakan ini dinilai keliru.