oleh

KPK Mulai Garap Keluarga NA, Anak Nurdin Diminta Bersaksi

Editor :Armansyah-Berita, HL, Megapolitan, Peristiwa

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan kasus suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 yang menjerat Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA).

Terbaru, sebanyak empat orang saksi di panggil oleh penyidik KPK, Rabu (7/4/2021) kemarin. Termasuk anak tersangka Nurdin Abdullah, M Fathul Fauzy Nurdin dan tiga orang lainnya adalah Kepala Dinas PUPR Bulukumba Rudy Ramlan, dan dua wiraswasta bernama Raymond Ardan Afandy serta John Theodore.

Juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, mengatakan yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka Nurdin Abdullah dan kawan-kawan (Edy Rahmat dan Agung Sucipto) perihal tindak pidana korupsi suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkup Pemprov Sulsel.

“Tempat pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” tulis Ali Fikri melalui pesan WhatsApp.

Diketahui, M Fathul Fauzy Nurdin pernah mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Sulsel Dapil IV meliputi Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Sebelum menjadi kader PDIP, ia menjadi bagian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Selain itu, Uji–sapaan M Fathul Fauzy Nurdin juga aktif dipelbagai organisasi kepemudaan, di KNPI yang dinakhodai Qanita Kahfi ia menjabat bendahara umum, ia juga menjabat ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Sulsel yang merupakan sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi pasti dari pihak KPK apakah M Fathul Fauzy Nurdin memenuhi panggilan atau justru mangkir.

Sehari sebelumnya, KPK juga Muhammad Irham Samad yang tercatat sebagai mahasiswa. “Para saksi didalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang, baik yang diterima oleh tersangka Nurdin Abdullah melalui tersangka Edy Rahmat maupun aliran sejumlah uang dari tersangka Nurdin Abdullah ke berbagai pihak,” kata Ali Fikri.

KPK juga sebetulnya memanggil dua saksi lain bernama Idham Kadir (PNS di Sulsel) dan Eric Horas (anggota DPRD Sulsel). Namun keduanya tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang.

Ketua Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun menyampaikan, pihaknya mendukung upaya KPK terkait pemeriksaan anak Nurdin Abdullah sebagai saksi. “Kami menilai ini menjadi salah satu poin penting untuk masuk lebih jauh terkait proyek-proyek yang di duga melibatkan kolega dekatnya,” ujarnya.

Wakil Ketua ACC Sulawesi, Anggareksa menambahkan, dipanggilnya kesaksian anak Nurdin terkait kasus ayahnya tidak jauh dari isu bagi-bagi proyek yang mengalir ke keluarga dan kerabat NA.

Menurutnya, kejadian yang menimpa Nurdin merupakan bagian dari hak angket DPRD Sulsel 2019 lalu yang belum tuntas. Mulai dari kontraktor langganan NA yang meminta proyek, bagi-bagi proyek, hingga soal travel isteri Nurdin Liestiaty Fachruddin.

“Hak angket DPRD sebagai pintu masuk KPK untuk membongkar masalah-masalah yang dimunculkan NA dua tahub terakhir,” sebut Anggareksa.

Selain itu, Uji anak Nurdin juga diduga terlibat dalam proyek Makassar New Port. Dimana pihak yang melakukan penambangan di area perairan Pulau Kodingareng adalah perusahaan milik anaknya, Fauzi Nurdin yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia.

“Orang-orang dibalik itu adalah orang terdekat pak gubernur, ialah Akbar Nugraha, Abil Iksan, Fahmi Islami,” bebernya.

Terpisah, Pengamat Keuangan Negara Universitas Patria Artha Bastian Lubis mengatakan, anak Nurdin diperiksa sebagai saksi wajar saja, karena memang sejauh ini mereka sedikit banyak punya andil di pemerintahan. Apalagi korupsi yang dilakukan NA tidak berdiri sendiri, saling mengait dengan pihak lain.

“Kalau misalnya penyidik KPK menjadikan saksi wajar saja, karena masih mengkonfirmasi, panggil saksi juga tidak suka-suka, dia dipanggil berarti perlu ada diklarifikasi, kalau betul berarti menguatkan ada gratifikasi atau penyelahgunaan wewenang,” sebutnya.

Menurut Bastian, sudah tepat sikap KPK memeriksa keluarga Nurdin selama ada kaitannya dengan proyek. Ia menilai, modus yang dilakukan Nurdin untuk pembangunan infrastruktur sama saja dengan pencucian uang secara langsung. Dimana APBD provinsi dikirim ke APBD daerah sebagai bantuan keuangan.

“Kalau bantuan keuangan kita tahu, karena dari APBD-nya kelihatan. Sedikit banyaknya, anaknya kan bergelut di bidang itu, jadi tahu,” ujarnya.

Selain keluarga Nurdin, kata Bastian pada pejabat daerah yang mendapat bantuan keuangan juga perlu diminta keterangan. Utamanya kabupaten Luwu Timur yang selalu menjadi langganan Nurdin mengucurkan dana.

“Disana banyak proyek, alasannya untuk menciptakan investor. Kalau begitu harusnya investor yang bangun jangan pakai uang rakyat, kepala-kepala daerah ini patut diperiksa,” tegasnya.

Diketahui, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. Selain Nurdin, ada dua pihak lain yang ditetapkan menjadi tersangka. Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekdis PUTR Sulsel, Edy Rahmat. Sedangkan Agung Sucipto menjadi tersangka sebagai penyuap.

Nurdin Abdullah diduga menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Agung disebut berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulsel, yang sebelumnya yang bersangkutan telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel beberapa tahun sebelumnya.

Agung diketahui berkomunikasi aktif dengan Edy Rahmat, yang disebut pula sebagai orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Komunikasi itu dijalin agar Agung kembali mendapatkan proyek di Sulsel untuk tahun ini.

Hingga akhirnya Nurdin Abdullah disebut sepakat memberikan pengerjaan sejumlah proyek, termasuk di Wisata Bira, untuk Agung. Firli mengatakan suap dari Agung untuk Nurdin diserahkan melalui Edy Rahmat. AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin Abdullah) melalui ER (Edy Rahmat).

Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada 2020, yaitu Rp 200 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 2,2 miliar, sehingga total uang yang diduga diterima Nurdin Abdullah sekitar Rp 5,4 miliar.

KPK menyangka Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat selaku penerima suap, diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Agung Sucipto sebagai pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (E)

Komentar