oleh

Fahruddin Rangga Curhat ke KPK Soal Aturan Ketat Pemprov Sulsel

Editor :Armansyah-Berita, Legislatif, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga curhat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) persoalan aturan ketat di Pemprov Sulsel.

Dimana, kata dia, banyak regulasi yang membatasi aktivitas dewan yang berkaitan membantu masyarakat. Sehingga, ia meminta Pemprov Sulsel bisa melonggarkan kewenangan jika bersentuhan dengan warga.

“Saya meminta, setiap anggota dewan dalam menyalurkan bantuan, baik berupa fisik maupun bantuan lainnya tidak dibatasi dan tidak dihalangi aturan kewenangan,” kata Fachruddin, Kamis (8/4).

Curahan hati itu, kata Fachruddin lantaran dirinya acap kali mendapat sorotan dari konstituen atau masyarakat persoalan kemudahan akses yang dimiliki DPR RI. Ia pun berharap peran Satgas Korsupgah KPK di Sulsel untuk membantu pelayanan DPRD Sulsel ke masyarakat.

“Kita semua berharap dengan kehadiran Korsupgah dapat menyalurkan informasi dan kondisi tersebut ke kementerian terkait. Sebab, kita tidak ingin melabrak regulasi sehingga butuh solusi dan kelonggaran terhadap kondisi tersebut,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Satgas Korsupgah KPK, Jarot menanggapi aspirasi DPRD Sulsel soal kemudahan akses, terlebih dalam membantu masyarakat. Kata dia, dirinya tidak punya hak mencampuri urusan birokrasi.

Jarot hanya mengingatkan agar wakil rakyat di DPRD Sulsel untuk tetap berhati-hati perihal pengambilan keputusan. Sebab, jika salah arah maka akan berdampak pada kasus hukum.

“Intinya tetap harus berhati-hati semua dalam bertindak karena setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara pasti ada proses hukum yang berjalan,” tegasnya.