oleh

Bakal Dinonaktifkan, RT/RW di Makassar Ancam Boikot Pemkot

Editor :Armansyah , Penulis : Irawati-Berita, Megapolitan, Pemerintahan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Rencana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menonaktifkan seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) pekan depan mendapat tanggapan pro kontra dari sejumlah Ketua RT maupun RW di Kota Makassar.

Beberapa Ketua RT/RW yang kontra terhadap kebijakan tersebut, mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa hingga memboikot program-program pemerintah Kota Makassar.

Mereka berdalih jika Ketua RT/RW di Makassar bukanlah ditunjuk oleh pejabat pemerintah namun merupakan hasil pilihan warga setempat, sehingga tidak bisa seenaknya diganti atau dinonaktifkan begitu saja.

Namun, tak sedikit juga Ketua RT/RW yang mendukung langkah Wali Kota Makassar itu.

Menurut kubu yang pro, keputusan Danny selaku Wali Kota Makassar tersebut bukan hal yang mengejutkan dan tiba-tiba. Sebab, jauh hari sebelum Danny Pomanto terpilih, kebijakan tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hanya saja, mereka berharap beberapa poin yang perlu diperhatikan Danny dalam kebijakan tersebut.

“Pertama yaitu siapa yang mengusulkan menjadi Plt apakah Lurah atau Timses (Tim Sukses). Kedua, bagaimana kriteria RT RW yang diusulkan apakah dari kalangan timses atau karena kinerja,” ujar salah satu Ketua RT di Mamajang, yang meminta namanya tak disebut ini, Rabu (7/4).

Selain itu, ia juga meminta Wali Kota tidak menggeneralisir kinerja seluruh Ketua RT/RW buruk atau hanya karena berbeda pilihan politik.

“Faktanya masih banyak Ketua RT dan RW yang berkinerja baik. Kami cuma berharap semoga yang menjadi plt RT/RW nanti lebih baik dari yang digantikannya, memiliki integritas tinggi dan tidak punya resistensi dengan warganya,” kuncinya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku, jika kebijakan tersebut dilakukannya untuk memperkuat sinergi, agar kegiatan dan program pemerintah kota bisa berjalan dengan baik.

Danny juga mengungkapkan, setelah dievaluasi posisi RT/RW juga dinilai tidak mampu menopang kinerja pemerintahan, bahkan ada yang terlibat politik praktis.

“Rencananya pekan depan kita akan ganti, apalagi para RT dan RW juga sudah saatnya dilakukan penyegaran. Apalagi kalau RT/RW ini tidak mendukung pemerintah kota, buat apa? Ini bukan politik nah. Jadi lebih baik kita resetting ini barang,” ujarnya.

Untuk mengisi posisi yang kosong nantinya lanjut Danny, ia akan menunjuk Plt yang di masukkan dalam SK Wali Kota.
“Pemilihan baru Ketua RT dan RW kita dilakukan 2022 nanti. Jadi kita akan menunjuk pelaksana tugas RT dan RW dulu yang di SK-kan,” ujar Danny.

Terkait soal adanya ancaman unjuk rasa dari RT/RW, Danny mempersilahkan para Ketua RT dan RW yang menolak untuk menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan, dirinya siap memfasilitasi mereka.

“Dimana dia mau demo saya siapkan tempatnya, air minum. Sinimi,” tegasnya.