oleh

Pemkab Sinjai Rancang Penarikan Pajak dan Retribusi Secara Digital

Editor :Syamsuddin-Daerah, Sinjai-

SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, merancang penarikan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah secara digital atau non tunai.

Hal ini dipaparkan oleh Kepala Bapenda Sinjai, Asdar Amal Darmawan usai mengikuti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Sinjai, Senin, (5/4/2021).

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD). Selain itu, juga untuk meningkatkan sistem transaksi pemerintahan sekaligus menjamin akuntabilitas transaksi keuangan serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Penerapan pembayaran digitalisasi pajak dan retribusi ini rencananya menggunakan sistem Barcode dan Mobile Bangking bekerjasama dengan pihak PT Bank Sulselbar Cabang Sinjai,”ujarnya.

Bahkan ke depannya sistem pembayaran tidak hanya dilakukan dengan aistem barcode dan mobile bangking, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan melalui fintech, Gopay, Link Aja, Ovo, Tokopedia dan sebagainya. Ia pun berharap agar pembayaran digitalisasi pajak dan retribusi ini bisa segera diberlakukan

“Jadi nanti tinggal memasukkan objek pajak akan kelihatan jumlah yang harus dibayar termasuk kalau ada tunggakan juga,”jelasnya.

Kendati demikian, Mantan Kepala Balitbangda Sinjai ini membeberkan bahwa penerapan transaksi digitalisasi disisi pendapatan bukan hal yang baru di Sinjai, sebab sebelumnya telah diterapkan sejak tahun 2020 lalu pada sistem belanja daerah seperti salah satunya pembayaran Tambahan Penghasil pegawai (TPP).

“Sebenarnya tahun lalu kita sudah lakukan makanya ada sistem TMT, setiap persetujuan pembayaran di kas daerah maupun di Bank Pemda tidak lagi tunai, ada kode yang diberikan setiap pemangku kewenangan. Itu yang mereka Setujui melalui aplikasi”, jelasnya.

Sekadar diketahui, penerapan digitalisasi sejalan dengan harapan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) yang selalu mendorong jajaran Pemkab Sinjai untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pemerintah pun dituntut untuk beradaptasi dan terus melakukan revolusi pelayanan publik terbaik. Sistem pelayanan berbasis elektronik dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih prima melalui canggihnya teknologi. (Humas Kominfo)