oleh

Tolak Kubu Moeldoko, Pemerintah Hanya Akui AHY

Editor :any Ramadhani , Penulis : Suryadi-HL, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak keabsahan kepengurusan Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko versi KLB Demokrat di Deli Serdang. Secara sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap sebagai ketua umum partai berlambang Mercy tersebut.

Menteri Hukum dan HAM, Yosanna Laoly memutuskan menolak kepengurusan yang diajukan versi KLB ini. Salah satu alasan mendasar Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, karena tidak adanya mandat dari DPD dan DPC sebagaimana disyaratkan dalam AD/ART Partai Demokrat.

“Kami sudah meneliti dokumen yang diajukan dan hasilnya tidak memenuhi syarat,” kata Yosanna Laoly, dalam jumpa pers, Rabu, 31 Maret.

Yosanna kemudian menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam kisruh Partai Demokrat ini telah bertindak objektif dan transparan dalam membuat keputusan tentang persoalan Partai Demokrat ini.

“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna.

Dengan demikian, Yasonna Laoly tetap mengakui hasil Kongres partai Demokrat pada tahun 2020 lalu di Jakarta yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum secara aklamasi.

“Kami menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar dan telah disahkan tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Adapun soal AD/ART Partai Demokrat yang juga dipersoalkan pengurus Demokrat versi KLB melanggar hukum atau bertentangan dengan UU Partai Politik, Yosanna menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak menjadi ranah Kemenkumham. “Bukan ranah kami, silakan ke pengadilan,” kata Yosanna.

Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, keputusan pemerintah tersebut sebagai bukti bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PD tahun 2020 adalah konstitusi yang sah. “Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat,” ucap AHY.

AHY mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih serta penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Apresiasi setinggi-tingginya juga ditujukan kepada Kementerian Hukum dam HAM (Kemenkumham) yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal itu merupakan bentuk pemerintah yang objektif, adil, dan bekerja sesuai hukum.

“Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa apa yang telah diputuskan pemerintah adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas Demokrat, terkait kepemimpinan kepengurusan serta konstitusi partai yakni AD/ART partai yang dihasilkan Kongres V 2020 yang berkekuatan hukum tetap,” jelas AHY.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menerima keputusan tersebut. Ini kabar baik, bukan hanya untuk Demokrat tapi untuk kehidupan demokrasi di tanah air. Hukum telah ditegakkan dengan benar dan adil.
“Artinya tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” tekannya.

Dalam pidatonya AHY juga mengutip ungkapan lama tentang keadilan. “Mari berkoalisi dengan rakyat, niat baik ini diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh,” tegas AHY. (*)