oleh

BPK Temukan Penyimpangan Rp1,1 M Bansos Covid-19 Sulsel

Editor :any Ramadhani , Penulis : Ami-Hukum, Kasus Korupsi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menemukan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan di Sulsel.

Sebanyak 481 temuan yang dituliskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mencakup 24 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinisi Sulawesi Selatan.

Temuan-temuan tersebut dituliskan dalam 40 LHP yang terdiri dari 25 hasil pemeriksaan keuangan, 9 pemeriksaan kinerja, dan 6 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

“Dalam LHP tersebut BPK memberikan 1.355 rekomendasi kepada pemkab dan pemprov guna mendorong pengelolaan keuangannya,” beber Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Wahyu Priyono saat ditemui di Kantor Perwakilan BPK RI Sulsel, Rabu (31/3).

Salah satu temuannya, yakni adanya indikasi penyimpangan dana bantuan sosial Covid-19 Sulsel. Temuannya tak sedikit, yakni Rp1,1 miliar.

Wahyu Priyono mengatakan, penyimpangan sekira Rp1,1 m miliar itu sudah dilaporkan ke BPK pusat untuk dilanjutkan investigasi. Wahyu Priyono mengatakan, pengadaan paket sembako dalam rangka penanganan sosial tersebut ditemukan selisih harga atau harganya tidak wajar.

“Kami sedang menunggu BPK pusat yang khusus menangani investigasi untuk menindaklanjuti temuan, di Dinas Sosial Sulsel,” beber Wahyu Priyono.

Kata Wahyu, BPK Sulsel tidak bisa melakukannya sendiri tanpa ada auditor utama investigasi dari pusat. “Semacam eselon I atau dirjen yang menangani investigasi nanti,” terangnya.

Terpisah, Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latif mengakui adanya temuan bansos tersebut, bahkan Polda Sulsel sedang menangani soal tersebut.

“Kan sudah masuk di Polda saya sebagai inspektur baru memang tidak boleh campuri itu. Apalagi sudah ada BPK dan Polda, apapun keputusan mereka kami terima,” tegasnya.

Diketahui, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah menelusuri dugaan penyimpangan bansos tersebut. Pemprov Sulsel waktu itu merumuskan Majelis Tim Ganti Rugi (MTGR) dengan memanggil berbagai pihak yang bersangkutan mulai dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kasmin), Eks Kepala Dinas Sosial (Agustinus Appang), Bendahara Dinsos, pihak rekanan, serta beberapa pihak yang diduga terlibat.

Hasilnya, beberapa pihak diminta melakukan pengembalian yang dianggap menjadi kerugian negara. Nama sekretaris Provinisi Abdul Hayat Gani juga ikut terseret. Bahkan menyoal bansos Covid-19 Sulsel ini, Polda Sulsel sudah turun tangan, teranyar Sekprov Abdul Hayat Gani sudah menjalani pemeriksaan. (*)