oleh

Haramkan Transaksional, Uji Kelayakan di Musda Golkar DPD II Inovasi TP Lahirkan Kader Militan

Editor :Niar-Politik-

MAKASSAR, RAKSUL- Ketua DPD I Golkar Sulsel, Dr HM Taufan Pawe melakukan gebrakan baru dalam menakhodai Partai Beringin.

Kesan transaksional atau bayar berbayar yang selama ini mencuat dan menjadi beban bagi para kader Golkar Sulsel dihilangkan. Taufan Pawe yang akrab disapa TP ini mengharamkan adanya transaksional itu.

Bagi TP, militansi kader adalah prototype dalam mengembalikan kejayaan Golkar dan menjadikan Sulsel sebagai lumbung suara.

Untuk melahirkan kader militan, TP melakukan inovasi dengan mewajibkan seluruh kandidat musyawarah daerah (Musda) DPD II di Sulsel mengikuti uji kepatutan atau kelayakan.

Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis DPD I Golkar Sulsel Herman Heizer mengatakan, jika Uji Kelayakan dan Kepatutan DPD I Golkar Sulsel kepada calon ketua DPD II merupakan metode pengenalan calon untuk mengetahui visi misinya. Meski bukan syarat mutlak atau aturan organisasi Partai Golkar, namun uji kelayakan kata dia, merupakan terobosan pemimpin visioner dalam mengepakkan sayap Golkar.

Dirinya menjelaskan, Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe dengan menghadirkan paradigma baru, menginginkan Ketua DPD II ke depan memiliki jiwa militansi dalam membesarkan Partai Golkar. Ketua tersebut harus mampu memenangkan setiap event politik. Salah satunya mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Presiden 2024.

“Di dalam setiap uji kelayakan, Pak Ketua (Taufan Pawe) selalu sampaikan kepada calon, ini bukan syarat mutlak menjadi Ketua DPD II. Ini hanya sebuah inovasi yang kita lakukan untuk memastikan calon tersebut mampu memenangkan Partai Golkar pada semua ajang Pemilu. Terkhusus mengantarkan ketum (Airlangga) memenangkan Pilpres di 2024,” jelasnya.

Direktur Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) ini mengungkapkan, uji kelayakan ini selalu disosialiasikan kepada calon jika hal ini bukan syarat mutlak musda DPD II. Bahkan, para calon diberi kesempatan jika uji kelayakan tersebut memberatkan dan tidak ingin dilanjutkan.

“Justru mereka mengapresasi. Karena dilakukan secara profesional. Kita berikan puluhan pertanyaan untuk mengetahui kualitas dan kapasitas calon-calon ketua. Melihat tantangan ke depan, Golkar saat ini butuh leadership yang kuat,” ungkap Herman yang juga panelis uji kelayakan Golkar Sulsel.

Sementara Wakil Ketua Bidang Komunikasi Golkar Sulsel Zulham Arief, membantah tudingan uji kelayakan calon ketua DPD II terjadi praktek transaksional. Justru, lanjutnya, Taufan Pawe pada setiap kesempatan mengharamkan adanya bayar-bayaran untuk menduduki jabatan tertentu.

Ia menjelaskan, Taufan Pawe ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran dibawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, semua harus terbuka dan transparan peruntukkannya.

“Justru pak ketua (TP) di awal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel,” jelasnya.

Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung Taufan Pawe dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel.

“Pak TP di setiap kunjungan ke daerah, mewajibkan kader berkerja keras menyosialisasikan Pak Airlangga untuk menjadikan Presiden. Dan itu sudah berjalan. Semua alat peraga di setiap Musda, selalu ada tulisan Airlangga Presidenku. Bahkan Pak TP selalu memimpin yel-yel di setiap konsolidasi dan musda yang menegaskan Airlangga Presidenku,” pungkasnya.

“Kita sudah on the track, kita dorong simbol kemuliaan Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden tahun 2024,” tutup Zulham. (*)