oleh

ASA Minta Penyusunan Dokumen RKPD Mampu Atasi Permasalahan dan Isu Strategis di Sinjai

Editor :Syamsuddin-Daerah-

SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bappeda menggelar Musrenbang RKPD di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa, (30/3/2021).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong, Pimpinan dan Anggota DPRD Sinjai, Forkopimda, Para Kepala OPD, Para Kabag dan undangan

Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan bahwa musrenbang RKPD ini
merupakan salah satu rangkaian tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

“Tahapan ini menjadi sarana penyampaian usulan kegiatan dari Masyarakat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Musrenbang Anak. Ini juga sebagai tahapan mempertajam berbagai usulan kegiatan bersama Peeangkat Daerah, “ujarnya.

Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2022 ini juga berjalan dengan seiring perubahan RPJMD 2018-2023, sehingga berbagai perubahan yang sudah siapa ditetapkan dalam RPJMD menjadi acuan dalam penetapan target RKPD Tahun 2022.

Untuk itu, ASA meminta agar finalisasi perencanaan dokumen Kabupaten Sinjai baik perubahan RPJMD dan RKPD maupun Renja Perangkat Daerah hendaklah dilakukan dengan melibatkan semua pihak.

“Saya yakin dokumen yang disusun secara bersungguh-sungguh dengan memperhatikan pedoman penyusunan akan mampu mengatasi masalah dan isu-isu strategis di Kabupaten Sinjai,”pungkasnya.

Pihaknya pun berjanji akan meminta masukan dan saran dari Anggota DPRD Sinjai yang tentunya telah banyak merekam dan menerima aspirasi masyarakat.

Sementara, Kadis Perikanan dan Kelautan Pemprov Sulsel, Hary Rustam yang mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa pembangunan prioritas Provinsi Sulsel tahun 2022 masih banyak dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19.

“Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional dan membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu,”jelasnya. (Sam).