oleh

Penjabat Wali Kota Makassar Tinggalkan Utang Rp16 Miliar

Editor :any Ramadhani-HL, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar mencatat utang pembiayaan belanja modal Pemkot Makassar sebesar Rp16,06 miliar.

Utang itu merupakan pembiayaan belanja modal di 2019 dan 2020 yang belum dibayarkan. Sesuai data BPKAD khusus di 2020, Pemkot Makassar memiliki utang tambahan sebesar Rp10,97 miliar.

“Sedangkan di 2019 waktu masih jaman Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb itu kita masih punya utang Rp5 miliar lebih yang belum dibayarkan,” ungkap Plt Kepala BPKAD Kota Makassar, Helmy Budiman.

Helmy mengatakan dari total utang belanja modal Pemkot Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki utang paling besar dengan nilai Rp8,09 miliar.

Itu pun, kata Helmy, di luar utang belanja modal kepada PT Nindya Karya selaku kontraktor proyek pembangunan pedestrian Metro Tanjung Bunga. Besarannya sekitar Rp9 miliar.

“Utang belanja karena perpanjangan kontrak itu belum kita catat. Salah satu contoh pengerjaan yang menyebarang tahun itu proyek pedestrian Metro Tanjung Bunga,” tutur dia.

Helmy menjelaskan ada dua jenis utang belanja. Yakni, pengerjaan yang sudah rampung tapi belum lengkap secara administrasi dan utang karena perpanjangan kontrak.

Jadi utang belanja kita masih bisa bertambah, karena ada yang belum kita catat,” papar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto pernah menegaskan tidak akan membayar utang belanja yang pengerjaannya tidak masuk dalam struktur APBD 2020.

“Utang belanja modal yang tidak masuk di APBD pokok segera dievaluasi, dan jangan bayar kalau tidak ada dasar hukumnya,” tegas Danny.

Dia bahkan menyayangkan ada banyak proyek yang menyisahkan utang belanja. Padahal, dia bersama Wakil Wali Kota Syamsul Rizal tidak meninggalkan utang pada akhir masa jabatannya Mei 2019, lalu.

“Saya lihat ada banyak pekerjaan yang berharap di APBD perubahan, dikerjakan duluan tapi perubahan tidak disetujui. Semua orang yang melakukan itu tanggungjawab,” tandas dia.

Diketahui, sejak masa kepemimpinan Danny-Daeng Ical berakhir pada Mei 2019 lalu, posisi Wali Kota Makassar diisi oleh penjabat. Selama kekosongan itu, tiga penjabat telah mengisi pemerintahan.

Mereka adalah Iqbal Suheab mulai menjabat Mei 2019 hingga Mei 2020. Posisi itu kemudian berganti dan dijabat Prof Yusran. Dia menjabat selama 40 hari, mulai pertengahan Mei 2020 hingga akhir Juni 2020.

Terakhir, Prof Rudy Djamaluddin. Kepala Dinas PUPR Sulsel ini menjabat kurang lebih 8 bulan. Dilantik 26 Juni 2020 dan berakhir 26 Februari 2021. (*)