oleh

KPK Perpanjang Penahanan NA

Editor :any Ramadhani , Penulis : Sugihartono-Hukum, Kasus Korupsi-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah (NA) selama 40 hari. Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 27 April 2021.

Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri mengatakan, selain Nurdin, KPK juga memperpanjang penahanan terhadap Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat.

“Selama 40 hari ke depan terhitung mulai tanggal yang sama dengan Nurdin,” ujar Ali Fikri.

Nurdin, kata Ali Fikri ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara Edy di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), dan Agung di Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK.

“Perpanjangan ini diperlukan oleh Tim Penyidik KPK untuk melakukan pengumpulan alat bukti guna melengkapi berkas perkara para tersangka,” jelas Ali Fikri.

Ali Fikri menjelaskan, dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Terbaru yakni memanggil dua orang saksi yakni Kiki Suryani dan Virna Ria Zalda. Hanya saja, salah satu saksi bernama Virna tidak menghadiri panggilan KPK.

“KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif hadir sesuai dengan surat panggilan yang akan segera dikirimkan,” tegasn Ali Fikri.

Kata Ali Fikri, kedua orang ini dipanggil untuk menjadi saksi kepada tersangka ER (Edy Rahmat). Selain itu, untuk saksi Kiki juga didalami pengetahuannya berkaitan dengan aliran uang yang diterima oleh Nurdin Abdullah.

“Kiki Suryani (swasta) didalami pengetahuannya, diantaranya terkait dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka NA (Nurdin Abdullah) ke berbagai pihak,” katanya.

Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan Agung melalui Edy. Kemudian, Nurdin diduga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta. Pada Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri diduga menerima uang Rp 1 miliar dan Rp 2,2 miliar.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (*)