oleh

Politisi “Kutu Loncat”

Editor :any Ramadhani-HL, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Fenomena politisi kutu loncat atau pindah partai kerap terjadi. Berpindah dari satu partai ke partai lain memang bukan hal baru lagi. Bahkan tidak sedikit elite politik yang justru melupakan partai yang telah membesarkan namanya.

Terbaru, Abdul Rahman Assegaf, memilih meninggalkan Partai Berkarya Pangkep dan berlabuh ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mantan calon Bupati Pangkep itu bahkan dinobatkan sebagai ketua PKB Pangkep pada Muscab serentak lalu.

Sebelum bergabung dengan PKB, Rahman Assegaf terbilang cukup sukses memimpin Berkarya. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, Rahman Assegaf mampu mendudukan dua kader Berkarya di parlemen.

Namun pada saat Pilkada 2020, Partai Berkaya justru tak mengusungnya. Sebelum itu, Bupati terpilih Toraja Utara Yohannis Bassang (Ombas) meninggalkan Demokrat dan bergabung di Golkar.

Kemudian, Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arif yang lompat keluar melepas statusnya sebagai kader Demokrat.

Tak cukup sampai disitu, Wakil Bupati Maros, Suhartina Boharti juga digadang-gadang akan meninggalkan Partai Amanat Nasional (PAN) Maros dan akan bergabung dengan Golkar. Ia disebut-sebut bakal menakhodai Beringin Maros.

Rahman Assegaf mengatakan, bergabungnya ia di PKB atas dorongan sejumlah pihak. “Jadi elite-elite PKB yang ada di kabupaten (Pangkep) meminta saya untuk bergabung,” ujarnya.

Namun menurutnya, PKB dan dirinya secara historis sangat dekat karena selalu bersama berjuang untuk kepentingan rakyat Pangkep. Apalagi secara emosional, dirinya adalah bagian dari keluarga besar NU.

“Insya Allah, amanah yang diberikan hari ini kita jalankan sebaik-baiknya bersama seluruh kader dan fungsionaris PKB Pangkep,” ucapnya.

Lebih lanjut Rahman mengatakan konsolidasi akan segera dilakukan untuk menggerakkan seluruh kader hingga tingkat paling terdepan yang bersentuhan ke masyarakat.

“Bismillah, kita langsung bergerak untuk konsolidasi menyusun kepengurusan hingga ke desa,” tegasnya.

Adapun Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang mengaku dirinya pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. “Saya bukan mengatakan tinggalkan Demokrat, tapi saya memiliki pilihan mau kemana,” ujarnya.

Namun yang pasti kata dia, meski kini dirinya adalah kader Golkar, komunikasi dengan Partai Demokrat tetap terjalin dengan baik.

Sementara Suhartina Bohari sebelumnya mengaku ingin masuk ke Partai Golkar lantara cita-cita politiknya semenjak dalu. Menurutnya, Golkar merupakan partai terbuka. Selalu memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Partai Golkar merupakan cita-cita politik saya kedepan. Insya Allah jika saya diamanahkan, saya dengan kapasitas saya bakal mempertahankan prestasi yang ada dan membesarkan lagi Partai Golkar. Apalagi saya sebagai wakil bupati terpilih sejalan dengan Partai Golkar untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Maros,” tegasnya.

Pengamat politik Arif Wicaksono menilai fenomena kutu loncat akan selalu menjadi keniscayaan di partai politik, tidak hanya di Golkar, PDIP Demokrat juga NasDem di Sulsel.

“Menurut saya, tipologi perilaku pindah partai ini dalam kajian, terlalu mengedepankan rasionalitas dan pragmatisme diatas segalanya, termasuk platform dan mungkin ideologi partai tidak sesuai,” tutur Arief, Minggu (14/3/2021) malam.

Sebab, kata dia, mayoritas partai politik di Indonesia memiliki perilaku umum, yakni perilaku atau tipologi “catch-all” dalam bahasa kajian kepartaian.

Tipologi “catch-all” dalam perilaku partai berkembang tidak lepas dari modernisasi. Masyarakat yang dinilai semakin cerdas dalam memilih partai atau menggunakan hak pilihnya.

“Sehingga partai yang sadar akan kondisi itu, berusaha merangkul banyak pihak tanpa ada pembedaan sebab berorientasi pada pemenangan pemilu,” terangnya.

Menurut Arief, kondisi dan dinamika di internal partai turut berpengaruh terhadap fenomena kutu loncat. Sementara bagi kader yang meloncat, memiliki pemikiran yang pragmatis dan mengincar tempat yang lebih menguntungkan.

Lanjut dia, tentu saja dinamika partai sudah pasti berpengaruh, apalagi kalau memang kader yang loncat, bukan kader asli yang menjalani proses kaderisasi di partai.

“Dimana ada tempat menguntungkan, kesanalah ia akan mengarah rasionalitas dan pragmatismenya jelas,” ungkap Dekan Fisipol Universitas Bosowa itu.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, faktor utama banyaknya politisi pindah parpol karena era politik ideologis sudah berakhir.

“Istilah kader partai sebenarnya juga terminologi yang problematik. Masih adakah partai yang betul-betul melakukan kaderisasi, sehingga melahirkan bursa kader partai,” katanya.

Menurutnya, sekarang ini partai politik yang satu dan yang lain, tidak punya pembeda yang khas. Ketiadaan ideologi perjuangan khas membuat orang dengan mudah bisa berpindah partai, mengikuti arah kepentingan politiknya yang bersifat pragmatis.

“Tokoh-tokoh politik hanya menjadikan partai sebagai kendaraan politik untuk tujuan kekuasaan jangka pendek. Ketika usahanya gagal, ia bisa mencoba peruntungan di partai yang lain,” tuturnya.

Dia menilai, bagi kepala daerah, migrasi partai bisa lebih kompleks persoalannya. Pertama, soal relasi partai politik dan calon kepala daerah yang di usung bersifat pragmatis.

“Tidak ada komitmen pasca Pilkada yang dibangun di proses kandidasi, sehingga kepala daerah yang baru terpilih bisa meninggalkan partai pengusungnya. Bukan soal etis atau tidak etis,” jelasnya.

Kedua, kepala daerah juga bisa berpindah partai untuk memperluas dukungan politik di DPRD. Terutama pada kondisi terjadi perbedaan kekuatan politik di eksekutif dan legislatif, dan berpotensi melahirkan divided government (pemerintahan yang terbelah).

“Ketiga, bisa juga terkait cita2 politik di masa depan. Berpindah partai bisa menjadi jalan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik yang dimilikinya,” pungkasnya. (*)