oleh

KPK Sita Mata Uang Asing

Editor :any Ramadhani , Penulis : Ami-HL, Megapolitan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil sitaan dari penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Nurdin Abdullah (NA).

Penggeledahan dilakukan di empat lokasi berbeda, yakni Rumah Jabatan dan pribadi Nurdin Abdullah, Rumah Dinas Sekdis PUTR Sulsel dan Kantor Dinas PUTR. Hasilnya, KPK menemukan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar.

Tak hanya itu, KPK juga mengamankan 10 ribu pecahan dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp142.719.500 (kurs 14.279), serta 190 ribu pecahan dolar Singapura atau setara dengan Rp2.035.553.600 (kurs 10.714). Jika ditotalkan secara keselurahan, jumlahnya mencapai Rp3,5 miliar.

“Setelah tim penyidik KPK melakukan penggeledahan ditemukan berupa uang rupiah sekitar Rp1,4 miliar serta mata uang asing sebesar USD10.000 dan SGD190.000,” ujar juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/3/2021).

Fikri melanjutkan, uang tersebut akan diverifikasi dan dianalisa asal usul uang yang disita untuk mengenai keterkaitannya dengan perkara ini sehingga segera dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini. “Selanjutnya akan diverifikasi Lebih lanjut mengenai keterkaitannya dengan perkara ini sehingga segera dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah empat lokasi di Sulsel terkait kasus dugaan suap Nurdin Abdullah. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang tunai yang terkait dengan perkara tersebut.

Dalam penggeledahan pada Selasa, 2 Maret 2021, penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUTR Provinsi Sulsel dan rumah pribadi Nurdin Abdullah. Dokumen dan uang tunai diamankan usai penggeledahan. “Dari 2 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai,” kata Ali Fikri saat itu.

Sementara pada Senin (1/3), penyidik KPK juga menggeledah rumah dinas jabatan Gubernur Sulsel dan rumah dinas jabatan Sekretaris Dinas PUTR. Penyidik kembali menyita sejumlah dokumen dan uang tunai terkait dengan perkara.
Nurdin Abdullah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. Selain Nurdin, ada dua pihak lain yang juga ditetapkan menjadi tersangka. Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekdis PUTR Sulsel, Edy Rahmat. Sedangkan Agung Sucipto menjadi tersangka sebagai penyuap.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Nurdin Abdullah diduga menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Agung disebut berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulsel, di mana sebelumnya yang bersangkutan telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel beberapa tahun sebelumnya.

Firli mengatakan sejak bulan ini Agung diketahui berkomunikasi aktif dengan Edy Rahmat, yang disebut pula sebagai orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Komunikasi itu dijalin agar Agung kembali mendapatkan proyek di Sulsel untuk tahun ini.

Hingga akhirnya Nurdin Abdullah disebut sepakat memberikan pengerjaan sejumlah proyek, termasuk di Wisata Bira, untuk Agung. Firli mengatakan suap dari Agung untuk Nurdin diserahkan melalui Edy Rahmat.

“AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin Abdullah) melalui ER (Edy Rahmat),” sebut Firli.

Firli menyebut Nurdin Abdullah diduga menerima uang dari kontraktor lain pada tahun 2020, yaitu Rp 200 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 2,2 miliar, sehingga total uang yang diduga diterima Nurdin Abdullah sekitar Rp 5,4 miliar. Namun Firli tidak merinci nama kontraktor lainnya itu.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasatpol PP: Anggota Sempat Bersitegang

Kepala Satpol PP Pemprov Sulsel Mujiono mengungkap Kronologi penangkapan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah. Mujiono menjelaskan aksi OTT KPK itu terjadi Sabtu 27 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 dini hari. Saat itu ada tujuh personil Satpol PP dan dua Anggota Brimob Polda Sulsel yang berjaga di pos masuk Rujab Gubernur Sulsel jalan sungai tangka Makassar.

“Saat itu ada 7 anggota saya yang bertugas di sana (Rujab Gubernur Sulsel),” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2021).

Mujiono melanjutkan saat itu ada tiga mobil yang datang. Didalamnya sejumlah personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi tim Jatanras Polrestabes Makassar masuk ke dalam Rujab Gubernur.

Namun pihak Satpol yang berjaga sempat menghalanginya masuk karena sudah larut malam. “Itukan sudah jam 2.00, waktu istirahat ini, makanya memang siapapun tidak boleh masuk, anggota sempat bersitegang,” ungkapnya.

Mujiono mengaku aksi bersitegang itu berlangsung sebelum rim KPK melakukan menunjukkan identitas. Para Satpol pun diminta untuk berkumpul di pos jaga serta handphone dan KTP di sita KPK. “Dia dikumpulkan di pos jaga, HP mereka pun di sita saat itu, jadi mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa,” terangnya.

Selanjutnya, salah satu dari pihak Satpol yang berjaga diminta untuk mengantar Jatanras dan Tim KPK ke dalam rumah jabatan. Setelah itu Anggota Satpol PP kembali ke pos penjagaan. “Ada yang pakai baju biasa, ada juga yang berpakaian polisi lengkap dengan senjata,” bebernya.

Mujiono sendiri mengaku tak mengetahui persis apa yang dilakukan KPK saat melakukan aksi OTT Gubernur Sulsel Nurdin. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim penyidik KPK lanjut Mujiono, berlangsung lama. “Agak lama pemeriksaannya sih, dan memang saya tidak tahu persis bagaimana penyelidikan dilakukan saat itu,” katanya.

Yang pasti kata, Mujiono, dari laporan anggota Satpol yang bertugas, NA saat itu memang sedang istirahat sebelum KPK datang. “Pak gub (Nurdin Abdullah) sedang istirahat, karena memang sudah jam istirahat,” ungkapnya.

Usai penyelidikan, KPK yang didampingi tim Jatanras Polrestabes Makassar membawa langsung Nurdin Abdullah ke bandara. Tak ada satupun anggota satpol yang dibiarkan ikut. “Tiketnya saja di booking kan saat itu,” pungkasnya. (*)