oleh

Sejalan Pandangan Fraksi, Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dibahas Lebih Lanjut

Editor :Niar-Berita, Daerah, Parepare

PAREPARE, RAKSUL – Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim menyampaikan tanggapan atau jawaban Wali Kota Parepare atas pandangan Wumum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.

Rapat Paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Hj Andi Nurhatina Tipu, didampingi Wakil Ketua I H Tasming Hamid, dan Wakil Ketua II Rahmat Syamsu Alam dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Iwan Asaad, asisten, serta para Staf Ahli Pemerintah Kota Parepare, di Ruang rapat paripurna, Rabu (3/3/2021).

Dalam paparannya, Wakil Walikota Parepare menyampaikan satu persatu tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Parepare. pada prinsipnya fraksi-fraksi menyetujui dan dibahas lebih lanjut Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.

Seperti Fraksi Partai Golongan Karya, yang pada prinsipnya menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada fraksi golkar yang mengapresiasi pemerintah daerah yang berupaya membuat payung hukum daerah tentang penyelenggaraan pendidkan. Kami sepakat dengan fraksi golkar , bahwa perlu ada pasal yang mengatur Badan Akreditasi Pendidikan Sekolah atau Madrasah, sehingga melahirkan sekolah yang bermutu, mengacu pada permendikbud nomo 59 tahun 2012, dan permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kami spendapat dengan fraksi golkar, bahwa Ranperda ini, adalah payung hukum yang berlaku dengan konsep tahapan yang jelas dan sistematis,”papar Pangerang.

Selanjutnya, Pangerang rahim juga menanggapi Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), harapan Fraksi ini, kata dia sejalan dengan harapan Pemerintah Kota bahwa dalam masa pandemi Covid-19, perlu ada Inovasi dan startegis khusus yang membantu membawa peserta didik menjadi kompeten untuk abad ke-21, karena keterampilan yang paling penting adalah pembelajaran mandiri.

“Harapan Fraksi Nasdem sejalan dengan kami bahwa perlu memaksimalkan peran dan fungsi satuan pendidikan, yang khusus menangani pendidikan Non Formal, agar nantinya bisa tercipta tenaga kerja yang kompeten dan bisa bekerja dengan cepat dari skill yang dimilikinya, juga memiliki kompetensi wirausaha,”terangnya.

Begitupun dengan enam Fraksi lainnya, seperti Fraksi Demokrat, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia (Fakar Indonesia), Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Keinginan Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dan fraksi lainnya, juga merupakan keinginan Pemerintah Daerah, agar seluruh stakeholder terkait dalam pembahasan ranperda ini agar berpartisipasi aktif, demikian puln pada tahap pelaksanaan tekhnis nantinya, sehingga lebih efektif , efisien dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas serta berintegrasi tinggi.

“Saya memahami bahwa adanya berbagai permaslahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi dewan yang terhormat, maka kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal permaslaahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memang dari waktu-ke waktu harus dibenahi dan disempurnakan,”tandasnya.(*)