oleh

KPK Sita Uang Tunai di Rumah NA

Editor :any Ramadhani , Penulis : Ami-HL, Kasus Korupsi, Megapolitan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Selasa (2/3/2021) kemarin, tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi berbeda. Masing-masing di rumah pribadi Nurdin Abdullah dan Kantor Dinas PUTR Provinsi Sulsel Jl AP Pettarani.

Hasilnya, KPK mengamankan uang tunai serta menemukan sejumlah dokumen penting yang diduga barang bukti dalam perkara ini. Penggeledahan sendiri terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

“Tim Penyidik KPK telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan yaitu di Kantor Dinas PUTR Provinsi Sulsel dan Rumah Kediaman Pribadi tersangka NA,” ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (2/3/2021).

Ali mengungkapkan, dari 2 lokasi tersebut, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan beberapa barang bukti. “Di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai,” jelasnya.

Ali menjelaskan, untuk jumlah uang tunai saat ini masih akan dilakukan penghitungan kembali oleh tim penyidik KPK. “Selanjutnya terhadap dokumen dan uang tunai dimaksud akan dilakukan validasi dan analisa lebih lanjut dan segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini,” pungkasnya.

Khusus di Kantor PUTR, berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan, tiga koper berisi dokumen berhasil diamankan. Tiga koper itu diantaranya satu koper berwarna merah berukuran besar, serta dua koper hitam berukuran sedang dan kecil.

Diduga, Koper tersebut berisi sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait pengadaan barang dan jasa serta sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.

Selanjutnya satu persatu koper ini diangkut ke dalam bagasi mobil merek Innova bernomor plat DD1742 MP, dan Berplat B. Hanya saja tim penyidik KPK yang berjumlah enam orang itu tidak memberikan komentar banyak. “Untuk konfirmasi silahkan hubungi humas KPK, terimakasih,” ujar salah seorang penyidik KPK.

Penggeledahan di Kantor Dinas PU ini berlangsung sejak pukul 10:00 WITA hingga pukul 15:40 WITA. Selama penggeledahan, beberapa kali tim penyidik keluar masuk kantor mengambil sesuatu di mobil tersebut. Adapun tim penyidik KPK beranggotakan 6 orang. Dua orang perempuan, selebihnya laki-laki.

KPK sebelumnya juga melakukan penggeledahan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel dan Rumah Dinas Sekretaris Dinas PUTR Sulsel. Dari 2 lokasi tersebut, juga ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen dan sejumlah uang tunai.

Diketahui, KPK telah menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga sebagai perantara suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap.

Berdasarkan pemeriksaan KPK Nurdin telah menerima suap beberapa kali, yakni pada Desember 2020, Januari dan Februari. Total uang yang telah diterima Nurdin sebanyak Rp5,4 miliar.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ACC: Nurdin Berkamuflase

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mencatat ada beberapa laporan yang diterima terkait tindak pidana korupsi yang menyeret nama Nurdin Abdullah. Laporan itu diterima sejak NA menjabat Bupati Bantaeng.
Pasca OTT yang dilakukan KPK oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Ketua ACC Sulsel Kadir Wokanubun mengaku tidak kaget, pasalnya kedok NA sudah terbaca sejak lama.

Nurdin selama ini berkamuflase dengan sosoknya yang dikenal bersahaja dan bersih dari korupsi, apalagi gelar yang disandang sebagai peraih Bung Hatta Award. Hal itu turut didukung dengan adanya ruangan yang disediakan Nurdin untuk KPK di kantor gubernur.

“Pak NA sangat membanggakan adanya KPK disini, dia siapkan ruangan khusus. Nurdin memanfaatkan itu untuk pencitraan,” beber Kadir saat ditemui di Kantornya, Selasa (2/3).

Pada tahun 2019 lalu, kongkalikong yang dilakukan NA sudah tercium saat pansus hak angket DPRD Sulsel, pada saat itu Jumras membeberkan ada 17 pengusaha yang telah mendapat bagi-bagi proyek. Merupakan keluarga dari NA, mulai dari anak, ipar, hingga tim sukses Nurdin.

“Dibalik proyek di Sulsel ada beberapa nama yang disebut terlibat yang hari ini sudah terlibat. Anggu (Agung Sucipto) dekat dengan gubernur sejak lama, dilihat dari beberapa aktivitas proyek selama dia Bupati Bantaeng, ini bukan hal baru,” tuturnya.

Travel istri Nurdin, Hakata Tours and Travel juga menjadi langganan Nurdin Abdullah untuk melalukan perjalanan dinas. Bahkan kata Kadir, pada 2019 ada beberapa item yang tidak pada aktivitas birokrasi, melainkan untuk keluarga.
Memang bukan tindak pidana korupsi yang melilit Nurdin, hal ini menyangkut suap menyuap. Nurdin sebagai orang nomor satu di Sulsel memberikan lisensi kepada orang-orang terdekatnya untuk masuk menjadi pemegang proyek di Sulsel. “Ini ada perdagangan pengaruh atau konflik interest. Karena ada hubungan spesial perusahaan terhadap gubernur jadi semua perijinan dipermudah,” terangnya.

Kata Kadir, ada banyak rumpun kasus suap yang akan terkuak dengan tersangkanya NA, KPK masih terus melakukan pengembangan kasus. Misalnya proyek Makassar New Port (MNP) dimana pihak yang melakukan penambangan di area perairan Pulau Kodingareng adalah perusahaan milik anaknya, Fauzi Nurdin yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia. “Orang-orang dibalik itu adalah orang terdekat pak gubernur, ialah Akbar Nugraha, Abil Iksan, Fahmi Islami,” bebernya.

Ia mendorong KPK untuk mengusut tuntas proyek MNP yang diduga jelas terjadi gratifikasi. Dimana perdagangan pengaruh Nurdin dijual seharga Rp128 miliar untuk proyek MNP.

Kasus suap yang menyeret Nurdin Abdullah terbukti pada proyek infrastruktur wisata yang ada di Bira Kabupaten Bulukumba. Nurdin memanfaatkan bantuan keuangan daerah untuk memudahkan misinya menempatkan kontraktor langganan.

Karena itu, kata Kadir perlu ditelusuri pemerintah daerah atau bupati yang menerima bantuan keuangan daerah. Kemungkinan besar ada banyak proyek titipan yang dengan kedok bantuan tersebut.

“Kita dorong KPK periksa bupati yang menerima bantuan keuangan. Kasus suap tidak tercatat di dalam pelaporan keuangan, jadi ini salah satu cara mendapatkan fee tanpa ada kerugian negara,” tuturnya.

Peneliti ACC Sulawesi, Angga Reksa mengapresiasi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi anti rasuah ini. Angga mengatakan operasi tangkap tangan ini menguak tabir gelap dugaan gratifikasi yang melibatkan Nurdin.

“OTT tersebut menguak tabir gelap dugaan korupsi yang melibatkan NA, informasi tersebut sebelumnya sudah pernah terungkap dalam hak angket DPRD Sulsel saat memeriksa Jumras, yang mengungkapkan ada orang gubernur yang ingin mendapatkan proyek, salah satu orang yang disebut adalah Anggu,” kata Angga.

Angga menduga masih banyak dugaan kasus korupsi yang melibatkan NA, keluarga dan tim sukses. “Diantaranya, tambang pasir untuk proyek MNP,” jelasnya.

Pimpinan KPK Akan ke Makassar

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur IV KPK, Brigjen Pol Yuldhiawan Wibisono mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berangkat ke Makassar bersama salah satu pimpinan KPK. “Kita mau ke Sulsel tanggal 15-16-17 Maret dengan salah satu pimpinan KPK,” ujarnya.

Kedatangan mereka itu untuk melakukan pembenahan dan monitoring Sistem Monitoring Control for Prevention (MCP). “Terkait pembenahan dan monitoring sistem MCP,” katanya.

Terkait dengan kasus Nurdin Abdullah, ia enggan berkomentar. “Itu bukan wewenang saya,” terangnya. (*)