oleh

Polres Takalar Tetapkan Tersangka PJ Kades Bontoloe

Editor :any Ramadhani , Penulis : Ady-Takalar

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Kepolisian Resort (Polres) Takalar menetapkan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, SE sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018.

Kapolres Takalar, AKBP Beny Murjayanto mengatakan, SE merupakan salah satu ASN Pemkab Takalar yang diberi wewenang untuk menjabat sebagai PJ Kades Bontoloe. Namun, selama menjabat sebagai PJ Kades Bontoloe, SE diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun 2018.

“PJ Kades Bontoloe SE telah merugikan negara sebanyak Rp 408.444.905,00 yang merupakan hasil audit perhitungan keuangan negara pada pembangunan fisik Dana Desa tahun anggaran 2018,” kata Kapolres Takalar, AKBP Beny Murjayanto, Senin (1/3/2021).

Dia menambahkan, bahwa pelaku SE melakukan modus operandinya setelah Dana Desa dicairkan, kemudian diambilah dari bendahara dananya untuk dikelola sendiri, dan dana itu digunakan untuk kepentingan pribadinya.

“Dari hasil penyidikan dan penyelidikan anggota telah menemukan sebuah dokumen pertanggungjawaban serta rekening koran dan catatan pengembalian uang, serta hasil pemeriksaan ahli konstruksi dan ahli auditor dari BPKP atas penggunaan fisik,” ujar Beny.

Dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan fisik atau konstruksi dalam pengelolaan alokasi anggaran Dana Desa, Beny mengatakan Polres Takalar melakukan gelar perkara di Polda Sulsel untuk penetapan tersangka, dan palaku SE telah merugikan negara sebanyak Rp408.444.905.

“Tersangka SE melanggar pasal 2 ayat 1 subs pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pecegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TTPU) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 56 KHUP pidana dengan ancaman hukuma penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan palig lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” tambanya. (*)