oleh

Gantikan Posisi Nurdin Abdullah, ASS Kendalikan Sulsel

Editor : any Ramadhani , Penulis :Fahrullah-Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Posisi Gubernur Sulawesi Selatan diambil alih Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Statusnya sebagai pelaksana tugas (Plt). ASS menggantikan Nurdin Abdullah yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek infrastruktur di Sulsel.

Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, Kemendagri telah menunjuk Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan.

“Kalau ditahan, tentunya kita merujuk pada ketentuan pasal 65 UU 23 tahun 2014. Artinya, Kalau ditahan kan beliau tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga hari ini (kemarin) kita langsung menugaskan wakil gubernur sebagai pelaksana tugasnya,” beber Akmal Malik.

Nantinya, ASS akan memegang kendali Pemprov Sulsel hingga keluarnya putusan resmi yang melilit eks Bupati Bantaeng itu. “Kalau dia terdakwa dia diberhentikan sementara dulu, kan kita hormati proses hukum. Kalau sudah inkrah baru diberhentikan,” jelas Akmal.

Pemberhentikan gubernur atau kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 9/2015) telah mengatur mengenai tata cara pemberhentian kepala daerah. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

Apabila gubernur berhenti karena permintaan sendiri, maka dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

Namun, dalam hal pengisian jabatan gubernur belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur.

Andi Sudirman Sulaiman sendiri siap mengisi jabatan sementara yang ditinggal Nurdin. ASS mengatakan, bahwa jabatan ini hanya bersifat sementara untuk mengisi kekosongan. Karena sistem roda pemerintahan dan pelayanan harus tetap berjalan. Apalagi masih banyak program hingga visinya yang perlu dituntaskan.

“Saya berdoa semoga turunnya amanah ini bersama inayah dan taufiq-Nya. Kami berharap dukungan semua dalam bekerja yang sinergi demi masyarkat banyak,” ucap ASS.

ASS mengaku sudah diperintah Dirjen Otda Akmal Malik menggantikan Nurdin. Terhitung hari ini ASS akan melakukan kerja-kerja sebagai gubernur sekaligus wakil gubernur.

Pada dasarnya kata ASS, ia hanya kan melanjutkan program-program yang telah digagas bersama gubernur. Hanya saja, kali ini ia akan lebih berhati-hati utamanya dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

“Otda bilang harus melanjutkan program dan prioritas pemerintah, saya tidak terpisahkan dengan gubernur untuk visi misi, yakni bagaimana mendoronh masyarakat sejahterah ditengah pandemi,” ucap ASS saat konferensi pers.

ASS mengaku akan memanggil seluruh pejabat untuk melalukan evaluasi guna mengeker kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki. Tentu dengan prinsip yang sama yakni Sulsel bersih melayani.

Selanjutnya, ASS juga akan segera malakukan refocusing anggaran sesuai arahan pemerintah pusat. Juga harus fokus pada pemulihan ekonomi nasional. “Kita akan evaluasi, kuncinya Sulsel bersih dan melayani,” tuturnya.

ASS turut berempati dan mendoakan yang terbaik kepada NA. “Kami atas nama pemerintah dan masyarakat, serta secara pribadi turut berempati dan prihatin atas apa yang menimpa beliau (Nurdin Abdulla). Semua orang bisa diuji, dan semua dari kita harus saling mengingatkan,” ungkapnya.

“Kita doakan beliau yang terbaik karena ini kan masih berproses. Saya bersama masyarakat selalu berharap yang terbaik karena sebenarnya masih banyak program-program dan visi-misi kami yang belum tuntas bersama beliau,” tuturnya.

Pengamat pemerintahan, Bastian Lubis memastikan, apa yang dalami Nurdin Abdullah akan membuat kepegawaian goyang. Sudah jelas Nurdin telah mencoreng nama baiknya, dan juga Sulsel secara keseluruhan.

Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman diharapkan bisa pasang badan. Hanya saja, ASS harus hati-hati, jangan sampai ikut terjebak dengan permainan yang sama.

Andi Sudirman harus cut off, atau melakukan pembatasan antara kebijakan yang dilakukan dengan kebijakan yang dibuat Nurdin. Utamanya dalam hal pelaporan keuangan. “Harus dicut off, laporan keuangan apa yang sudah dikerjakan Nurdin dengan OPD, sampai dimana, berapa jumlahnya, statusnya apa itu harus ditahu. Karena ini akhirnya jadi bola salju,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Apakah Nurdin Abdullah otomatis akan diberhentikan sebagai gubernur dan mengakat ASS sebagai orang nomor satu di Sulsel. “Semua aturan ada di Mendagri. Kami di DPRD hanya menerima sesuai persetujuan itu (Pengganti NA),” ucapnya.
Ditetapkannya Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh KPK sangat ia sayangkan. “Ini menjadi pembelajaran kita semua dan kita hanya hanya bisa mendoakan agar pak Gubernur (Nurdin Abdullah) bisa lebih kuat dan tabah,” bebernya.

Parpol Pengusung Siap Kawal

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan advokasi hukum kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai informasi, di ajang Pilgub Sulsel 2018, Nurdin Abdullah berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman. Saat itu, pasangan ini diusung 3 partai politik (parpol) di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Hasto, Nurdin adalah orang baik, sosok yang dekat dengan masyarakat. Namun saat ini pihaknya akan mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Nurdin, termasuk menunggu keterangan resmi dari KPK.

“Beliau adalah sosok yang mendalami ilmu-ilmu pertanian dan betul-betul mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kami sangat kaget atas kejadian tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya Minggu 28 Februari 2021.

Hasto menjelaskan, sebagai parpol yang mendukung Nurdin Abdullah memang tidak boleh intervensi hukum. Namun pihaknya akan melakukan berbagai hal yang terkait advokasi. Tindakan ini akan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK terlebih dahulu.

“Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut,” ujarnya.

“Karena beliau rekam jejaknya kan sangat baik. Apakah ini ada faktor x yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK,” ucapnya.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Susel menyampaikan akan ikut mengawal proses hukum Nurdin Abdullah. Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyad mengatakan, pihaknya sebagai partai pengusung belum membahas berbagai kemungkinan setelah Nurdin Abdullah ditangkap.

Termasuk, lanjut Amri Arsyad, terkait menyiapkan nama untuk pengganti posisi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel. “Kita (PKS) memprioritaskan untuk mengawal proses hukum agar berjalan dengan baik,” kata Amri Arsyad.

Lebih lanjut, Amri Arsyad mengatakan, PKS saat ini memilih ingin menunggu proses hukum Nurdin Abdullah di KPK. “Kami sudah membaca berita terkait hal ini, bagi kami yang terbaik adalah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang,” katanya.

Pihaknya, sambung Amri Arsyad, tentu tetap mendoakan yang terbaik untuk Nurdin Abdullah dan keluarga. “Semoga semua proses berjalan baik dan lancar dengan tetap menghormati azas praduga tak bersalah,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan, Sekretaris DPW PAN Sulsel, Jamaluddin Jafar. Ia mengaku tidak ingin terburu-buru untuk menentukan siapa yang akan menggantikan NA. “Belum ada, kita serahkan sesuai aturan yang berlaku dan partai-partai pendukung,” jelasnya. (*)