oleh

DPRD-Pemkot Parepare Serah Terima Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan

Editor :Niar , Penulis : Yanti-Berita, Daerah, Parepare

PAREPARE, RAKSUL – Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pendidikan.

Penyerahan Ranperda tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Hj Andi Nurhatina Tipu yang didampingi Wakil Ketua II Rahmat Syamsu Alam dan dihadiri Wakil Walikota Parepare H Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah H Iwan Asaad, Asisten bersama Staf Ahli dan beberapa Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/3/2021).

Wakil Walikota Parepare H Pangerang Rahim menyampaikan draf awal Ranperda tersebut, bahwa dengan telah berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa, berdasarkan pemerintah daerah provinsi maka peraturan daerah kota parepare nomor 6 tahun 2007, tentang penyelenggaraan pendidikan di kota parepare perlu diganti.
Olehnya itu, lanjut Pangerang, ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di dalam ranperda ini adalah terdiri atas jenis pendidikan formal, non formal dan informal.

“Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan formal terdiri dari, pendidikan Usia Dini meliputi Taman Kanak-kanak (TK), baik TK biasa maupun TK luar biasa. Pendidikan dasar meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah pertama luar biasa,”Jelas Pangerang.

Lebih lanjut Pangerang memaparkan, sejumlah poin penting dalam ranperda yang dimaskud adalah sebagai berikut, pendirian sekolah, penyelenggaraan dan manajemen pendidikan formal, pengelolaan kurikulum dewan pendidikan dan komite sekolah, pertanggung jawaban, tenaga kependididkan, peserta didik, sumber daya kependidikan, pendanaan pendidikan, evaluasi dan penilaian, pengendalian mutu pendidikan, akreditasi, program dan satuan pendidikan.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota parepare, Arifuddin Idris mengatakan, Rancangan Penyelenggaraan Pendidikan ini diharapkan agar bagaimana optimalisasi pelayanan akses pendidikan, mulai dari PAUD, sampai tingkat SMP dan Swasta menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu mudah, murah dan terjangkau.

“itu salah satu prinsip pemerataan masalah pendidikan. Sehingga tentu ada pendukung-pendukung lainnya. Dari sisi peningkatan kualitas, ada dua bagaimana kesiapan siswa itu sendiri atau guru (tenaga pendidik) dan manajemen di sekolah. Inilah nanti yang mau diangkat, dan kemungkinan dalam draf tersebut masih ada tambahan-tambahan jika masih ada kekurangan,”tandas Arifuddin Idris.(Yanti)