oleh

Hari Ini 11 Pasangan Kepala Daerah Dilantik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Tepat hari ini, Jumat (25/2) 11 pasangan kepala daerah di Sulsel resmi dilantik. Mereka dikukuhkan Gubernur Sulsel setelah melewati proses politik yang panjang dan alot di 2020.
Tantangan selanjutnya, merealisasikan janji-janji atau program yang telah digaungkan saat berkampanye menjadi hal yang ditunggu-tunggu.

Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan, tanggung jawab adalah nomor satu. Menyusun program 100 hari pertama menjabat merupakan bentuk kesiapannya untuk membuktikan janjinya ke warga Makassar. Ada tiga hal yang jadi fokus utamanya di 100 hari masa kerjanya nanti.

Pandemi Covid-19 menjadi program awal yang akan dilakukan, alat pendeteksi Covid-19 temuan UGM GeNose akan dihadirkan Danny yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Rencananya, seribu unit GeNose akan dipesan guna melakukan testing dan tracing Covid-19.

“Yang paling penting adalah bagaimana menekan penularan Covid-19 di Kota Makassar. Lalu, reformasi pemerintahan dan restorasi kota cerdas dan infrastruktur. Kita ingin fokus pada tiga program itu. Kami Danny-Fatma ingin percepatan,” ujar Danny usai mengikuti gladi bersih pelantikan, Kamis 25 Februari 2021.

Danny mengaku sudah meluncurkan program “Recovery”. Fokus untuk penanganan Covid-19. Program ini sesuai dengan visi misi saat kampanye. Makassar Recovery merupakan smart emergency protocol againts covid-19 and service. “Artinya protokol kedaruratan yang berbasis smart city untuk melawan Covid-19 bersama pelayanan publik yang lain,” jelas Danny.

Program ini juga sudah diperkenalkan ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, kemarin. Danny mengatakan, Makassar butuh inovasi untuk penanganan masalah Covid-19. Apalagi angkanya terus naik tiap hari.

Termasuk juga untuk lelang jabatan yang saat ini sedang berlangsung akan tetap dilanjutkan. Ini menjadi bagian dari reformasi pemerintahan. Bagaimana memilih orang-orang yang akan membantunya bekerja, sesuai dengan kapabilitasnya.
“Sudah ada tiga besar. Makanya kami menunggu tim transisi. Saya dan Ibu Fatma akan melihat apa-apa yang cocok dengan visi misi kami,” kata Danny.

Untuk mewujudkan ini semua, ia meminta dukungan semua pihak agar bisa bekerja dengan baik bersama wakilnya. Bisa kompak terus. Di mata Danny, Fatma adalah perempuan yang punya kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Artinya, bisa merangkul semua kalangan.

“Saya kira banyak faktor yang memberi tanda-tanda baik. Insya Allah kita kompak berdua. Kota ini butuh perempuan dalam pendekatan yang lebih persuasif. Sehingga saya kira dalam dua hal itu, saya akan banyak meminta Ibu Fatma untuk membantu saya di dalam banyak hal karena sentuhan-sentuhan ibu itu beda dengan kita,” jelasnya.

Tak ingin ketinggalan, Bupati Luwu Utara terpilih, Indah Putri Indriani juga akan mendatangkan GeNose sebagai salah satu upaya penanganan pandemi. “Ini akan ditempatkan di ruang publik, pasar, RS, puskesmas, atau pusat pelayanan lainnya,” ucap Indah.

Masalah krusial yang perlu segera ditangi kata Indah soal bencana. Apalagi pasca banjir bandang tahun lalu masih banyak pembenahan yang jadi pekerjaan rumah (PR), utamanya hunian tetap warga sebanyak 1.295 unit.

Begitu juga dengan bangunan yang terdampak pembangunan tanggul permanen, akan disiapkan penggantinya. Kementerian PUPR juga berkomitmen membantu 172 unit.

“Yang pemda kita siapkan sekitar 50, kenapa demikian karena memang ada koordinasi, kita berbagi, bagi tugas. Jadi pemerintah daerah menyiapkan lahannya khusus untuk dana stimulan dibantu kementerian dan Pemprov Sulsel,” paparnya.

Sementara itu, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maros, Chaidir Syam-Suhartina Bohari mengaku, meski periode ini kali pertamanya menjabat namun ia sudah siap action untuk merealisasikan program-programnya.

“Kita akan mendukung penerapan protokol Covid-19, kita akan melakukan pendataaan data base yang ril di lapangan bagaimana potensi masyarakat kita, pemuda kita, untuk peningkatan SDM kedepannya, tetap kita akan melanjutkan apa yang telah dibangun dari segi infrastruktur, yang belum tuntas kita akan lanjut,” kata Chaidir.

Sebagai kabupaten penyangga, ia siap menjalin sinergi dengan Makassar dan daerah lainnya. Misal, untuk keberadaan SPAM Mamminasata yang sementara digodok pembangunannya.

Tidak lupa pula, keharmonisan menjadi kunci berjalannya pemerintahan dengan baik. Chaidir-Suhartina berkomitmen akan bernaung bersama, saling memahami dan menjalankan fungsi dan perannya sebagai kepala daerah.
Dijelaskan Chaidir, di kondisi pandemi Covid-19 ini penting diketahui potensi-potensi dari para generasi muda agar mengurangi pengangguran, sekaligus membangkitkan UMKM.

“Ya salah satu menjadi utama, Insya Allah kita akan membenahi itu, sambil juga melihat di persoalan pendidikan dan kesehatan,” beber Mantan Wakil DPRD Maros ini.

Selain itu, lanjutnya, sebagai daerah dengan potensi parawisata yang cukup besar, penting juga untuk memulihakan ekonomi di sektor tersebut. “Jadi, bagaimana kita bangkitkan kedepannya, kita berdoa semogah Covid-19 ini berlalu kemudian sektor wisata bisa bangkit kembali,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, yang terpenting bagi kepala daerah dan wakil adalah akur dan kompak untuk mewujudkan program sesuai visi-misi.

“Kalau dilihat masa jabatan bisa dipastikan hanya 2024 belarti 3,5 menjabat. Sedangkan program calon banyak, untuk mewujudkan maka dibutuhkan kekompakan bupati/wali kota dan wakil untuk selesaikan janji saat kampanye,” katanya.

Menurutnya, jika berkaca pada pemilu ke pemilu. Ada banyak program kepala daerah tak terwujud karena pemerintahan berjalan belum seumur jagung sudah kandas di persimpangan jalan.

“Apa yang terjadi kadang program dan janji kampanye sulit diwujudkan. Hal ini karena kepala daerah dan wakil tak sejalan. Padahal ada baru 2 tahun. Ini memang sering terjadi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia mengimbau agar kepala daerah yang dilantik akur, saling merangkul dan bekerjsama SKPD serta Dewan guna menyelesaikan apa menjadi harapan masyarakat. “Jika semua berjalan beriringan maka yakin program dan hububgan harmonis 5 tahun atau 4 tahun berjalan efektif,” harapnya.

Direktur Nurani Strategic Dr Nurmal Idrus, menyatakan masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020 terbilang singkat. Singkat itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung bersama.

“Soal masa jabatan hanya empat tahun atau pun kurang empat tahun ini, merupakan krisis yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang tepat memang seperti itu,” katanya.

Menurutnya, masa jabatan kepala daerah itu sebenarnya tak perlu terpotong andai revisi terhadap UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terus berjalan dengan melakukan normalisasi jadwal.

Kalau UU Pilkada tak direvisi maka konsekuensinya 270 kepala daerah yang pilkada 2020 hanya akan menjabat maksimal 4 tahun dan bahkan ada yang 3,5 tahun.

“Tapi jika tak mau ada yang terpotong, maka wacana revisi UU Pilkada mesti dilanjutkan dengan menormalisasi kembali jadwal dan menggelar pilkada pada 2022 dan 2023,” jelas mantan Ketua KPU Makassar ini. (*)