oleh

Rusaki Hutan Lindung, Kakek 75 Tahun Divonis Tiga Bulan Penjara

Editor : Muhammad Alief, Penulis : Sugihartono-Hukum-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Seorang pria berumur 75 tahun di vonis bersalah oleh hakim karena telah mengrusaki hutan lindung dengan melakukan penebangan kayu jati merah yang berada di Kabupaten Soppeng.

Pria tersebut bernama Natu. Natu divonis oleh hakim kalau Ia terbukti telah melakukan penebangan kayu jati merah dengan kualitas bagus yang berdiameter kurang lebih 25 – 30 Cm, Dimana kayu tersebut kemudian diolah menjadi 266 batang dan dijadikan balok, papan, pasak serta tiang. Dimana menurut taksiran kerugian dari proses penebangan hutan itu diperkirakan mencapai kurang lebih 150 Juta Rupiah.

Natu, sempat mengklaim kalau kayu yang ditebangnya itu merupakan kayu yang telah ditanam oleh orang tuanya bernama La Takka tahun 1980-an, dan kayu yang ditebang menurutnya tidak diperjual belikan, melainkan digunakan untuk membangun rumah.

Hanya saja, Alasan Natu ini tidak kemudian menjadikan hakim memvonis bebas Natu, Ia justru divonis bersalah karena telah melanggar UU No. 18/2013 Pasal 82 ayat (2) dengan hukuman tiga bulan penjara. Sehingga pengacara mereka dari lembaga bantuan hukum menuduh kalau Natu telah dikriminalisasi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Idil yang dikonfirmasi memastikan tidak ada kriminalisasi dalam kasus tersebut.

“Melainkan murni penegakan hukum,” katanya.

Kata Idil, dalam melakukan penuntutan kepada Natu, pihaknya telah menggunakan hati nurani dengan cuma menuntut minimal empat bulan penjara, padahal dalam pasal tersebut, ancaman hukuman itu bisa sampai lima tahun.

“Tapi karena kami menganggap mereka adalah masyarakat, bukan mafia, jadi kami juga menuntut minimal,” ujarnya.

Apalagi, Kata Idil, dalam dalam kasus Natu ini, pihak Pemerintah Pangkep yakni melalui Sekdanya menerangkan kalau kasus penebangan kayu secara liar tersebut supaya diselesaikan secara hukum agar kemudian menjadi pembelajaran dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang sering melakukan penebangan.

Hal itu juga, kata Idil berkesesuain dengan keterangan yang diberikan oleh DPRD Pangkep melalui suratnya yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Pangkep.

“Tapi hal ini kita tidak umbar, karena kami tidak mau dalam kasus ini kemudian dipolitisir pada pemilihan Pilkada serentak kemarin,” ujarnya.

Terkait dengan klaim Natu yang mengatakan kalau hutan tersebut merupakan tanah yang sudah dikelola secara turun temurun dan kayu jati yang ditebang merupakan kayu yang telah ditanam oleh ayahnya, kata Idil hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Natu saat beracara di pengadilan.

Sementara itu Kepala Balai Gakum KLHK Dodi Kurniawan enggan mengomentari materi kasus ini karena merupakan wilayah dari pihak Kepolisian, ” Kami nggak mau komentar kalau soal kasusnya karena itu wilayah Kepolisian,” katanya

Hanya saja, kata Dodi dalam menangani kasus kejahatan lingkungan membuat dilema para penegak hukum, karena kata Dodi dalam beberapa kasus pihaknya sering ditabrakan dengan masyarakat kecil.

Padahal, kata Dodi, dalam beberapa kasus yang mereka tangani kebanyakan masyarakat tersebut hanya dimanfaatkan oleh para mafia.

“Karena kejahatan lingkungan itu, kaya pembalakan liar, atau penebangan hutan kebanyakan kasus yang kami dapati terorganisir, selalu ada orang dibelakangnya, hanya saja mereka memanfaatkan masyarakat sekitar, dan kemudian saat ditangani kadang dipelintir,” katanya

Dodi kemudian mengatakan kalau misalnya ketika dilakukan penegakan hukum kepada para perusak lingkungan, kemudian masyarakat mengklaim tanah itu adalah miliknya.

“Bayangkan misalnya yang mengklaim itu puluhan orang dengan tarulah misalnya tiap orang dua hektar, sudah berapa ratus hektar hutan lindung yang dirusak, dan kebanyakan ada kasus yang kami dapatkan seperti itu,” ujarnya

Dodi pun meminta kepada para pengamat maupun aktivis untuk bijak melihat kasus kejahatan lingkungan, karena efek kerugian yang ditimbulkan bukan hanya nilai material kayunya.

“Tapi juga biaya perawatan, biaya tanamnya, biaya menegakannya, itu makan biaya puluhan juta dalam satu kayu, belum lagi nilai material kayunya, jadi bukan cuma nilai material kayu yang harus dilihat, cuma berapa pohon, empat pohon sampai lima pohon, tapi dari pohon pohon tersebut ada nilai yang harus dihitung juga seperti yang saya jelaskan tadi,” paparnya

Belum lagi kata Dodi soal efek kerusakan ekosistem disekitar pohon yang ditebang.

“Kan ada disitu bibit bibit kayu, maupun tumbahan tumbuhan yang berada disekitar kayu itu akan mati karena tertimpa oleh pohon yang ditebang itu,” tutupnya. (*)