oleh

Gubernur NA Ingatkan Plh Bupati Tak Ambil Kebijakan Strategis

Editor : any Ramadhani, Penulis : Ami-Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sebanyak 10 daerah di Sulsel resmi dipimpin Pelaksana Harian (Plh). Penunjukan Plh buntut adanya penundaan pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2020 lalu. Mereka yang menjabat sebagai Plh merupakan sekretaris daerah di masing-masing daerah.

Diantaranya Sekretaris Daerah Barru Abustan, Sekda Bulukumba Misnawati A Wawo, Sekda Gowa Kamsina, Sekda Selayar Marjani Sultar, Sekda Luwu Timur Bahri Suli, Sekda Luwu Utara Armiady, Sekda Maros Davied Syamsudin, Sekda Pangkep Andi Yatrief Pare, Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu dan Sekda Kabupaten Tana Toraja Samuel Tande Buta. Minus Kota Makassar yang masih dijabat Pj dan Toraja Utara yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Maret mendatang.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu, (17/2/2021).

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mengatakan, Plh hanya menggantikan tugas bupati untuk sementara. Selama menduduki posisi itu, mereka tidak berwenang mengambil kebijakan yang sifatnya strategis.
Kata Nurdin, tugas lain Plh yakni menyiapkan pelantikan bupati yang akan didefinitifkan. Ia berharap mereka bisa bekerja dengan baik.

“Meski cukup singkat, tapi kami berharap bapak ibu sebagai pelaksana tugas harian bupati ini bekerja dengan baik, untuk menyiapkan pelantikan bupati definitif,” kata Nurdin Abdullah.

Sementara untuk pelantikan kepala daerah terpilih berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia akan berlangsung di minggu ke empat bulan Febuari 2021 ini.

“Karena waktunya tidak terlalu lama, maka kita minta, saya menerbitkan surat keputusan untuk menunjuk pelaksana harian bupati masing-masing sekretaris daerah,” ucap Nurdin.

Berdasarkan arahan melalui surat Mendagri dengan nomor surat 131/966/OTDA tertanggal 15 Febuari 2021 dan pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Terkait pelantikan yang digelar secara virtual, kata Nurdin ia akan memberi masukan kepada Mendagri, ia khawatir pelantikan virtual justru akan mendatangkan kerumunan di daerah.

Nurdin mengusulkan pelantikan digelar secara langsung tapi dengan hanya dihadiri Bupati dan wakil bupati yang akan dilantik. “Jadi yang mana yang lebih kira-kira memberikan efek yang lebih baik terhadap pemutusan penularan Covid-19,” tuturnya.

“Arahan menteri dalam negeri adalah secara virtual tapi beberapa daerah memberikan masukan kepada kita. Apakah tidak sebaiknya bupati dan wakil saja yang datang. Karena takutnya kalau di daerah bisa-bisa ngumpul lagi para pendukung dan sebagainya,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Hasan Basri Ambarala mengatakan, keputusan MK menjadi penentu lima daerah bersengketa, jika prosesnya cepat kemungkinan akan ikut dilantik serentak.

“Sisa menuggu sebenarnya ini proses MK kalau tidak ada ini proses selesai ini barang selesai ini akhir bulan selesai semua dilantik,” ulasnya.

Terkait SK Mendagri untuk 7 daerah lainnya kata Ambarala belum ada yang sampai ditangannya.
Sementara itu, Plh Bupati Gowa, Kamsina mengatakan, selaku abdi negara siap mengemban amanah yang serahkan oleh pimpinan. “Saya siap melaksanakan amanah ini sesuai aturan yang berlaku,” singkatnya. (*)