oleh

KPK Turun Tangan Usut Bansos Covid-19 Sulsel

Editor : any Ramadhani, Penulis : Ami-HL-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kasus dugaan gratifikasi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 Sulsel turut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Satgas Pencegahan Direktorat IV KPK, Niken Ariyati mengaku akan mengusut kasus bansos Covid-19 yang ada di Sulsel. Meski belum mendengar adanya penyelewengan, hanya saja pihaknya akan tetap turun memeriksa ada tidaknya potensi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanan bansos berupa sembako yang didistribusi ke 24 kabupaten/kota.

“Sejauh ini kami belum spesifik ke bansos. Tapi nanti kita akan kesana (menyelidiki), juga sekaligus soal data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” ucap Niken Ariyati, Rabu (27/1/2021).

Soal bansos kata Niken, perlu didorong adanya transparansi. Ia berharap hal itu tidak terjadi di Sulsel, sebab anggaran ini diperuntukan untuk pertolongan masyarakat yang terdampak pandemi.

“Sekaligus mengingatkan kepada pejabat daerah di Sulsel, kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan siapapun dalam pengurusan alokasi anggaran, bisa urus-urus ke kementerian keuangan tidak boleh difasilitasi. Jangan dilayani, laporkan ke kami. Kita berharap tidak ada lagi lah calo anggaran, dana transport,” paparnya.

Diketahui, Inspektorat Sulsel menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran Bansos Covid-19 di Pemprov Sulsel mencapai Rp 1,2 miliar dari anggaran Rp16,3 miliar. Diduga kuat terkait uang gratifikasi.

Kasus ini pun menjerat salah satu mantan pejabat pada Dinas Sosial Sulsel. Ia adalah Kasmin yang sudah dicopot dari jabatannnya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Kasmin dianggap telah membuat kerugian negara.

Kasmin saat menjalani sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR), mengaku pernah mendapat telepon dari Albar melalui pria bernama Sandi. Albar diduga adalah orang dekat Sekprov, Abdul Hayat Gani. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia menerima uang titipan dari PT Rifat Sejahtera senilai Rp170 juta.

Hanya saja, Kasmin mengaku menolak uang tersebut.

“Kalau mau tau kenapa dana dititip ke Albar tanya PT Rifat Sejahtera, Albar itu siapa, anggotanya Sekprov kan jelas. Rp170 juta saya tolak saat itu, dari pak sandi (teman Albar),” beber Kasmin saat itu.

Beberapa hari setelah Kasmin menolak uang tersebut, ia mendapat panggilan dari Sekda Sulsel. “Saat sampai di ruangan, Sekda bilang kenapa kau tidak mau diatur,” ungkap Kasmin.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani mempersilahkan KPK jika ingin turun tangan mengusut dugaan gratifikasi tersebut. “Silahkan saja (kalau mau menelusuri),” singkat Abdul Hayat Gani.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sulsel, Sri Wahyuni Nurdin mengaku siap memberikan hasil temuan tersebut jika diminta oleh Aparat Penegak Hukum atau APIP eksternal. Namun lagi-lagi keputusan tersebut tergantung Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

“Itu tergantung dari temuan dan pak gub, apa mau lanjutkan ke APH atau cukup dengan apa yang direkomendasikan APIP. Ada MoU APIP dan APH, semua konek, tapi secara produk hukum kalau memang diminta untuk itu (menyerahkan hasil temuan, red) kami siap,” ujarnya.

Adapun proses pemeriksaan soal adanya dugaan pelanggaran dalam program bansos Covid-19 telah selesai. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) juga telah diserahkan kepada Gubernur. “Sudah selesai, sudah termuat dalam LHP dan sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur sesuai amanat perundangan bahwa LHP Inspektorat disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat,” kata Sri Wahyuni.

Hanya saja, Wahyuni enggan menyebutkan hasil dari pemeriksaan itu. Dalam hal ini, dia berpatokan pada PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa informasi apapun yang ada di dalam LHP tidak bisa dibuka di publik.

Dalam pasal 23 ayat 2 peraturan tersebut, disebutkan bahwa laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dia meminta publik untuk percaya kepada Inspektorat sebagai salah satu unsur pengawas internal pemerintah. Menurutnya sejauh ini pihaknya telah berupaya secara maksimal dalam kasus ini.

“Kami akan bekerja maksimal. Siapa pun yang berbuat harus mendapatkan sanksi sesuai dengan kapasitas apa yang dilakukan,” katanya.

Terkait keterlibatan Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, Yuni mengatakan tidak ada bukti yang menguat ke arah tersebut.

“Itukan artinya versi Pak Kasmin. Kalau saya itu berdasarkan bukti, saya tidak bisa mengatakan siapa. Kalau secara bukti kami selama ini tidak pernah melihat itu,” ujarnya. (*)