oleh

BPJS Kesehatan Sasar Kepesertaan Perangkat Desa di Pangkep, Beri Pelayanan Kelas Dua

Editor : Atho-Berita, Pangkep-

PANGKEP, RAKYAT SULSEL.CO – Pemerintah Kabupaten Pangkep, rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan. Rapat dipimpin langsung wakil bupati Pangkep, Syahban Sammana di ruang wakil bupati, Rabu (27/01).

Kepala BPJS Kesehatan cabang Makassar, Greisthy E . L Borotoding usai rakor menjelaskan, jika rakor ini membahas kepesertaan aparat desa pada BPJS Kesehatan.

Lebih jauh dijelaskan jika sesuai peraturan presiden, Perangkat desa wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelompok pekerja penerima upah segmen kepala desa dan perangkat.

“Akan banyak manfaat yang dapat diperoleh perangkat desa jika terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujar Greisthy E . L Borotoding.

Dalam kepesertaannya nanti, perangkat desa hanya membayar satu persen dari penghasilan setiap bulan. Satu persen itu, sudah mencakup lima anggota keluarga.

“Tarulah UMK Rp 3,2 juta. Hanya membayar Rp32 ribu sudah mencakup lima jiwa. Minimal kelas dua,”katanya.

Rakor juga dihadiri pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(DPMPD) dan Dinas Sosial.

Terpisah Kepala DPMPD Pangkep, Abd Haris Has saat dikonfirmasi terkait hasil rakor dengan BPJS Kesehatan mengatakan, masih akan berkordinasi terkait teknis pembayaran.

“Untuk yang belum ada JKN itu di daftar, untuk yang KIS, nanti dibicarakan. Untuk pembayaran, masih mencari metode,”singkatnya.