oleh

Siap Pimpin Aksi, Rapsel Ingatkan Gubernur Sultra Soal Status Pulau Kakabia

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Sengketa Pulau Kakabia antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan semakin memanas.

Pasalnya, Pemerintah Buton Selatan yang baru pemekaran beberapa tahun lalu telah mengklaim Pulau Kakabia, bahkan berencana membangun pemukiman dan rumah nelayan di Pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

Hal ini pun memicu reaksi keras dari Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Muhammad Rapsel Ali.

Rapsel yang merupakan putera daerah Sulawesi Selatan beranggapan tindakan Pemerintah Buton Selatan yang mencaplok Pulau Kakabia, jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah, No. 45 Tahun 2011, tentang administrasi Wilayah Pulau Kakabia.

“Untuk menghindari hal-hal yang kurang baik ke depan karena menyangkut masalah kedaulatan batas wilayah daerah Sulsel yang merupakan harkat martabat wibawa daerah, Gubernur Ali Mazi sebaiknya memberi teguran kepada Pemerintah Buton Selatan agar mematuhi peraturan perundang-undangan,” tegas Rapsel.

Rapsel yang merupakan menantu Wakil Presiden ini menegaskan, bahwa Kemendagri sudah memutuskan untuk kembali ke Permedagri No 45 tahun 2011 .

“Kementerian Dalam Negeri sudah memutuskan untuk kembali ke Permendagri 45, sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan sengketa tersebut kepada Kemendagri sesuai kewenangan UU. Saya minta kepada Pemkab Buton Selatan untuk menghentikan segala kegiatan di Pulau Kakabia,” imbau Rapsel.

“Jika terus dilakukan, maka saya juga akan melakukan tindakan penyelamatan terhadap aset daerah Sulsel yg berada di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar ini,” sambungnya.

Diketahui, sesuai Permedagri No 45 tahun 2011 menegaskan, bahwa Pulau Kakabia masuk Wilayah Administrasi Kepulauan Selayar dan ditegaskan dengan UU No 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (*)