oleh

Nama Sekprov Sulsel Ikutan Diseret di Kasus Bansos Covid-19

Editor : Lukman-HL, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dugaan gratifikasi bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel senilai Rp1,2 miliar mencuat. Nama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani ikut diseret dalam sidang.

Hal itu diungkapkan Kasmin saat menjalani sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR), Kamis (21/1/2021). Kasmin adalah mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel dicopot dari jabatannya terkait persoalan tersebut.

Dalam sidang, Kasmin membeberkan sejumlah fakta. Ia mengaku pernah mendapat telepon dari Albar melalui pria bernama Sandi. Albar diduga adalah orang dekat Sekprov, Abdul Hayat Gani. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia menerima uang titipan dari PT Rifat Sejahtera senilai Rp170 juta.

Hanya saja, Kasmin mengaku menolak uang tersebut. “Kalau mau tau kenapa dana dititip ke Albar tanya PT Rifat Sejahtera, Albar itu siapa, anggotanya Sekprov kan jelas. Rp170 juta saya tolak saat itu, dari pak sandi (teman Albar),” beber Kasmin.

Beberapa hari setelah Kasmin menolak uang tersebut, ia mendapat panggilan dari Sekda Sulsel. “Saat sampai di ruangan, Sekda bilang kenapa kau tidak mau diatur,” ungkap Kasmin.

“Saya sudah sampaikan ini saat sidang dan tidak ada yang berani bicara, saya bilang buka CCTV tanggal 11 Mei 2020 bapak (Sekprov Sulsel) panggil saya ke ruangan, dan semenjak pelaksanaan kegiatan bansos baru kali ini saya dipanggil,” lanjutnya.

Kasmin pun mengaku heran disangka pasal gratifikasi. Padahal, ia sama sekali tak menerima uang dari PT Rifat Sejahtera. Dari informasi yang dihimpun, total dugaan gratifikasi mencapai Rp1,2 miliar dari anggaran Rp16,3 miliar.

Kasmin menegaskan, dugaan gratifikasi senilai Rp1,2 miliar tersebut tidak ada kaitannya dengan anggaran bansos Covid-19 senilai Rp16,3 miliar. Uang Rp1,2 miliar itu berasal dari PT Rifat Sejahtera yang diberikan ke Dinsos untuk pembayaran buruh yang bekerja dalam proses pengemasan maupun pendistribusian barang.

“Dalam RKB jelas biaya distribusi dan buruh jadi tanggungjawab PT Rifat, apa yang salah. Tidak ada yang salah sepanjang menunjang pelaksanaan kegiatan memberi makan buruh,” terangnya.