oleh

Indikasi Salah Tunjuk Tanah Berujung ke Pengadilan

Editor :Ashar Abdullah-Hukum

MAKASSAR, RAKSUL – Pengadilan Negeri (PN) Kota Makassar menyikapi perkara lahan yang dilayangkan langsung oleh Rahmatia sebagai penggugat dan Wahari tergugat.

Diketahui, pokok inti permasalahan ini ialah, tanah bersertifikat atas nama Rahmatia dengan luas 600 m2 yang terdiri dari dua sertifikat hak milik. Pertama, sertifikat nomor 565 dengan gambar situasi 9 September 1981 nomor 1886/1981 seluas 450 m2. Kedua, sertifikat nomor 562 dengan gambar situasi 9 September 1981 nomor 1883/1981 seluas 150 m2 di Jalan Dg Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sementara, berdasarkan hasil pengembalian batas/lokasi oleh Pertanahan Nasional RI, tertanggal 5 Juli 2010, terdapat rumah milik Wahari di atas tanah tersebut seluas 450 m2 persegi.

Penggugat Rahmatia mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan permasalahan tersebut ke Wahari. Namun, dia berkeras jika lahan tersebut betul-betul miliknya.

“Sehingga pada tanggal 20 September 2010, saya melapor ke Polda Sulsel, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, kami ajukan gugtan ke PN Makassar 8 Desember 2011 lalu,” tuturnya.

Rahmatia menambahkan bahwa pada 5 Desember 2012 dengan no.01/ pdt.g/2012/pn.mks dan pengadilan negri/niaga Makassar no.176/sal/2013 menyatakan menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, pertama, menyatakan gugatan penggugat adalah kurang pihak. Kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

“Tidak puas putusan itu, 19 September 2013 melalui kuasa hukum, kami mengajukan banding. Saya kurang tahu hasil bandingnya apa. Karena saya menunggu tidak ada keputusan, maka gugatan saya ulang pada tanggal 10 Oktober 2020 dengan kuasa hukum dari Lagalitas Law Firm. Dan sampai saat ini masih dalam tahap persidangan. Kami sangat mengharapkan agar gugatan bisa berjalan lancar. Semoga penegakan hukum di negara kita diterapkan seadil-adilnya ,” paparnya.

Lebih jauh, Rahmatia menjelaskan, Wahari hanya memegang Akta Jual Beli (AJB). Tetapi bukan AJB yang dirinya sertifikatkan.

“Ada indikasi kemungkinan salah tunjuk tanah atau salah letak, karena setelah di periksa sebenarnya, AJB milik Wahari,bukan akta jual beli yang saya sertifikatkan. Jadi Wahari tidak bisa urus sertifikat di tempatnya karena pihak pertanahan menyatakan bahwa tempatnya sudah ada sertifikatnya,” jelas Rahmatia.

Persidangan perkara ini ditangani oleh Hakim KetuaBurhanuddin, S.H., M.H, Hakim Anggota I Daniel Pratu, S.H, Hakim Anggota II Franklin B. Tamara, S.H., M.H dan Panitera Fauzan Anshari, S.H., M.H. (*)