oleh

Diduga Sarat KKN, Lankoras-Ham Minta Polisi Telisik Dana Desa Popo

Editor : any Ramadhani, Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – DPP Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel meminta Kepolisian Resort (Polres) Takalar menelisik penggunaan dana desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Pasalnya, pemanfaatan dana desa Popo disinyalir tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih, Kepala Desa (Kades) Popo, Bostan Tata diduga mengangkat sejumlah kerabat dekatnya sebagai perangkat desa.

“Saya minta kepolisian dalam hal ini Polres Takalar untuk mengaudit khusus semua dana desa Popo,” pinta Ketua DPP Lankoras-Ham Sulsel, Mukhawas Rasyid saat dikonfirmasi di Makassar, Kamis (21/1/2021).

Ia mengatakan, secara aturan mengangkat perangkat desa dari keluarga, dan atau kerabat Kades tidak ada yang mengatur. Namun, jika hal itu dilakukan, maka dikhawatirkan akan timbul kebijakan atau keputusan desa yang diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN).

“Kita patut curiga kalau dana desa Popo tak digunakan sebagaimana mestinya. Namun, untuk mengetahui kebenarannya, kita serahkan kepada aparat Polres Takala untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kades Popo, Bostan Tata yang berusaha dikonfirmasi belum berhasil. Nomor telepon selulernya yang dihubungi pun tidak aktif.

Terpisah, Camat Galesong Selatan, Drs. Hamzah membenarkan dan mengakui jika Kades Popo mengangkat anaknya sebagai Sekdes, dan keluarga dekatnya sebagai bendahara desa.

“Anaknya sudah dua periode menjabat Sekdes, dan boleh dikata perangkat desa disana dari pihak keluarga dan tim suksesnya. Namun kembali lagi, aturan itu menjadi hak prerogatif Pak Kades. Karena belum ada aturan maupun Undang-undang yang melarang itu,” ungkapnya. (*)