oleh

Laksus Sebut Kasus RS Batua Bakal Seret Banyak Pejabat

Editor : Ridwan Lallo-Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kasus dugaan korupsi proyek RS Batua Makassar kini tengah bergulir di Polda Sulsel. Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) Sulsel menilai jika kasus tersebut akan menyeret banyak pejabat Pemkot Makassar.

Direktur Laksus, Muh Ansar mengatakan, dalam kasus tersebut sudah sangat jelas siapa yang harus bertanggung jawab. “Semua sudah terang. Mulai dari konsultannya siapa, kontraktornya sampai pejabat pejabat di internal dinas (Dinkes Makassar),” papar Ansar.

“Kita tinggal menunggu penyidik bekerja. Saya kira tidak akan lama,” lanjutnya.

Hanya saja Ansar enggan merinci lebih jauh siapa saja calon tersangka. “Itu ranah penyidik. Tapi saya memberi gambaran alur kasus ini siapa-siapa yang bisa dianggap bertanggung jawab. Soal nama saya kira ada waktunya penyidik membuka itu ke publik,” katanya.

Masing-masing pihak lanjut Ansar, punya peran berbeda. Konsultan misalnya terindikasi memberi laporan soal progres bangunan yang tidak sesuai kondisi di lapangan.

Pada Desember 2018 progres dilaporkan 100 persen. Padahal diduga baru terealisasi 80 persen. Sementara pencairan diduga telah dilakukan 100 persen di tahap pertama. Begitu juga PPK dan KPA, penyidik telah menggali indikasi keterlibatannya dalam proyek mangkrak tersebut.

Ansar menjelaskan, banyak persoalan di RS Batua yang digali penyidik. Selain dugaan kerugian negara sekitar Rp7 miliar,  juga ada penyimpangan sisi administrasi. Termasuk, kesalahan konstruksi pada bangunan.

Sebelumnya Ditreskrimsus Polda Sulsel

Kombes Pol Widony Fedri menyatakan banyak kejanggalan dalam proyek RS Batua Makassar. Penyidik akan menunggu hasil audit BPK sebelum menetapkan tersangka.

Widony menyebutkan banyak ketidaksesuaian kondisi bangunan di lapangan. Dari pengamatan pihaknya, memungkinkan adanya kesalahan pada konstruksi.

Disebutkan Widony, secara konstruksi memang terlihat janggal. Ada dinding bangunan yang tidak kuat dan beberapa tiang penyangga yang bengkok.

Di dinding lantai basemen juga ada getaran. Kualitas beton terlalu tipis. Tangga juga tidak memenuhi standar layak. Semua itu menjadi parameter awal adanya penyimpangan.

“Ya kalau kita lihat di lapangan sepertinya memang ada ketidaksesuaian. Tapi kita tunggu saja dulu BPK. Biar BPK yang menghitung. Dari situ kita bisa menetapkan langkah langkah selanjutnya,” jelas Widony. (*)