oleh

Kades Popo Angkat Anaknya Jadi Sekdes, Mukhawas: Berpotensi KKN

Editor : any Ramadhani, Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Belum diaturnya pengangkatan perangkat desa membuat kepala desa memiliki kebijakan prerogatif dalam mengatur semua aparatur desanya. Bahkan, tak ada undang-undang yang mengatur semisal pengangkatan sekretaris desa.

Dengan begitu, kepala desa bisa saja dan bisa jadi mengambil sekretaris desa dari unsur keluarga. Padahal, hal tersebut bisa jadi masuk ke ranah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain mengarah para tindakan KKN, perangkat desa yang prerogatifnya melekat pada kepala desa, bisa saja pengambilan keputusannya tidak se profesional mungkin.

Hal inilah yang terjadi di desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kepala desa Popo, Bostan Tata diduga mengangkat anak kandungnya menjadi sekretaris desa, dan ponakannya diduga juga diangkat menjadi bendahara.

Salah satu penggiat anti korupsi Sulsel, Mukhawas Rasyid mengatakan, tindakan kepala desa Popo bisa berpotensi melakukan KKN. Sebab, keluarganya yang diangkat menjadi perangkat desa.

“Ketika kepala desa mengangkat perangkat desa dari unsur keluarganya, bisa saja nanti akan mengarah pada tindakan KKN. Hal ini tidak boleh dibiarkan,” kata Mukhawas Rasyi saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2021).

Sementara, Kepala desa Popo, Bostan Tata yang berusaha dikonfirmasi belum berhasil, nomor ponselnya tidak aktif.

Terpisah, Camat Galesong Selatan, Drs. Hamzah saat dimintai konfirmasi, mengakui jika kades Popo mengangkat anaknya sebagai sekdes, dan bendaharanya juga keluarganya.

“Itu sudah dua periode sekdesnya yang notabene anaknya pak kades, namun kembali lagi aturan itu menjadi hak prerogatif pak kades, karena aturan dan larangannya belum ada di UU. Bendahara juga keluarganya,” kata Camat Galesong Selatan, Drs. Hamzah. (*)