oleh

DPK BPKRMI Pattallassang Tegaskan Tak Ada Pemotongan Anggaran BOP Covid-19 TKA/TPA

Editor : any Ramadhani, Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pattallassang menegaskan bahwa tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 yang diterima oleh TKA/TPA di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Ketua DPK BKPRMI Pattallassang, Rahman Lawa, S.Pdi mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan terhadap BOP Covid-19 yang diterima oleh TKA/TPA di Pattallassang. Sebab, bantuan dana tersebut langsung masuk ke rekening masing-masing pengurus TKA/TPA.

Selain itu, Ia juga menegaskan, bahwa dana BOP Covid-19 yang masuk ke rekening TKA/TPA itu, tidak ada satu sen pun yang disetor ke PD Pontren Kemenag Takalar.

“Tidak ada itu yang namanya setoran pak. Ke kami saja tidak ada, apalagi sampai ke Kemenag Takalar,” kata Ketua DPK BPKRMI Kecamatan Patallassang, Rahman Lawa, Minggu (10/1/2021).

Pernyataan Ketua DPK BKPRMI Pattalassang itu dibenarkan oleh beberapa pengurus TKA/TPA yang menerima bantuan BOP Covid-19 di Kecamatan Pattallassang.

Ketua Lembaga TPQ Nurul Bimas, Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kartini Daeng Jinne, mengatakan, pihaknya tidak memberikan setoran uang dari bantuan BOP Covid-19 yang diterimanya kepada DPK BKPRMI Pattallassang.

“Tidak ada yang saya kasi uang, utuh saya terima Rp10 juta. Uang itu saya gunakan untuk beli masker, peralatan dan sabun cuci tangan, serta handsatanizer,” katanya.

Hal yang sama diutarakan Ketua Lembaga TPQ Asmaul Husna, Kelurahan Salaka, Suhartini. Ia mengaku, jika anggaran BOP Covid-19 yang diterima utuh Rp10 juta.

“Tidak ada pemotongan, uangnya saya terima utuh Rp10 juta. Dan saya pakai untuk membeli peralatan pencegahan Covid-19, seperti masker, sabun cuci tangan dan handsanitizer,” akunya.

“Kalau pun ada yang mengatakan ada potongan atau ada yang disetor ke DPK BPKRMI Kecamatan Pattallassang dan PD Pontren Kemenag Takalar, itu tidak benar dan bohong. Karena, uang kami terima utuh Rp10 juta,” kata Ketua Lembaga TPQ Arridho, Bontopoko, Kelurahan Pallantikang, Zulaiha menambahkan. (*)