oleh

Ini Nama Anggota DPRD Penggagas Ranperda Pembangunan Kawasan Perdesaan di Sinjai

Editor : Syamsuddin-Daerah, Sinjai-

SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai Dapil IV, Fachriandi Matoa dari Fraksi Gerindra dan Ambo Tuo dari Fraksi Demokrat mengusulkan Ranperda Pembangunan Kawasan Perdesaan dan pembahasannya akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Dua legislator tersebut, memang pada tahun pertamanya menjabat Anggota DPRD Sinjai sedianya mengajukan 2 Ranperda, masing-masing Ranperda bumdesa yang digagas oleh Ambo Tuwo dan Ranperda Pembangunan kawasan Perdesaan Kabupaten Sinjai yang digagas oleh Fachriandi Matoa.

Tapi dalam perjalanannya ternyata Ranperda Bumdes telah diajukan oleh Dinas PMD Sinjai dan telah ditetapkan dalam Propemperda tahun 2019 dan disahkan pada Tahun 2020. Sehingga hanya Ranperda Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Sinjai yang diteruskan untuk Propemperda tahun 2021 bersamaan dengan Enam Propemperda yang diajukan Pemkab pada rapat paripurna DPRD, Kamis, (26/11).

Namun, sebagai syarat pengajuan Ranperda inisiatif yang mengharuskan lima Anggota DPRD yang menginisiasi, sehingga Ketua Bapemperda DPRD Sinjai, Andi Zainal Iskandar (PPP), Anggota DPRD Sinjai, Andi Jusman (Nasdem) dan Anggota DPRD Sinjai, Kamrianto (PAN), juga tercatat sebagai pihak yang menginisiasi.

Terkait Ranperda yang digagas tersebut, Anggota DPRD Sinjai, Fachriandi menyampaikan bahwa DPRD dalam kedudukannya memiliki fungsi legislasi, sehingga sudah sewajarnya seorang Anggota Legislatif mengambil peran dan menunaikan amanah rakyat.

“Olehnya itu saya bersama Pak Ambo tetap komitmen untuk terlibat dalam peran Legislasi ini dan mengajukan Ranperda tentang pembangunan kawasan Perdesaan di Kabupaten Sinjai. Ranperda ini juga sebagai sebuah peraturan delegasi sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 84 ayat 3, dimana dijelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan, pemanfaatan dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota,”jelasnya.