oleh

Bapenda Makassar Kejar Pajak Bioskop Rp300 Juta

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Armansyah-Ekonomi & Bisnis, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah memberikan izin untuk pembukaan bioskop. Itu dilakukan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi ditengah pandemi. Selain itu, bisa memberikan dampak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bidang (Kabid) Pajak II Bapenda Kota Makassar, Adriyanto Said menyebutkan,sektor pendapatan pajak hiburan akan bertambah seiring dibukanya aktivitas bioskop. Tidak ada kebijakan berubah relaksasi untuk penarikan pajak ke wajib pajak.

“Mengenai kebijakan (relaksasi) pajak dari Bapenda tidak ada. Karena, kita tetap pungut biaya pajak seperti sebelumnya,” ujar Adriyanto Said, Minggu (22/11).

Ia menjelaskan, potensi pendapatan dari pajak bioskop untuk tiga bioskop saja (yang kembali beroperasi) mencapai Rp300juta. Jika keadaan normal, nilainya bisa menyentuh Rp700 juta.
“Potensinya normal itu Rp700 juta. Tapi baru yang beroperasi, maka hanya Rp300 juta. Itu kapasitas 50 persen dari total tempat duduk,” paparnya.

Menurutnya, pajak bioskop memberi sumbangsih cukup besar terhadap penerimaan pendapatan pajak hiburan. Pada periode, Januari hingga Maret, pemasukan pajak bioskop mencapai Rp3,57 miliar. 10 persen dari target pajak hiburan Rp30 miliar.

Rinciannya, Rp1,38 miliar di Januari, Rp1,39 miliar Februari dan Maret hanya tinggal Rp804 juta. “Maret itu awal-awal pandemi pendapatan kita turun. Jadi sejak April kita sudah tidak ada pemasukan dari bioskop,” papar Adriyanto Said.

Terpisah, Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Makassar, Andi Nasaruddin menyebutkan, surat pernyataan kesiapan menjalankan protokol kesehatan telah diteken penanggungjawab bioskop di semua mal.

Bahkan, kata dia, pihaknya tidak segan-segan akan menutup ataupun mencabut izin usaha semua bioskop jika ditemukan ada satu yang melanggar protokol kesehatan.

“Dari tujuh bioskop di Makassar, kalau ada saja satu yang melanggar semua harus tutup karena bisa jadi klaster baru,” ujarnya.

Nasaruddin menegaskan, penerapan protokol kesehatan di bioskop memang cukup ketat. Jumlah penonton hingga jam operasional pun ikut dibatasi. Bahkan akan ada petugas yang menjaga di dalam bioskop selama film ditayangkan.

“Tidak boleh juga makan di dalam ruang nonton, bisa di lobi itupun harus jaga jarak. Petugas kita juga menjaga di dalam, jadi kalau ada melanggar langsung kita suruh keluar,” urainya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah memantau kesiapan penerapan protokol kesehatan di semua mal. Hanya tinggal menunggu surat edaran wali kota. Sebab, diakui Nasaruddin mayoritas penanggungjawab bioskop ingin mulai beroperasi setelah ada edaran dari pemerintah.

“Secara defacto sebenarnya mereka sudah bisa buka karena sudah tandatangan surat komitmen, tapi mereka mau ada hitam di atas putih. Jadi kita tinggal tunggu surat edaran wali kota,” ucapnya. (*)