oleh

Bangunan Hotel Wisata Topejawa Diduga Langgar Sempadan Pantai

Editor : any Ramadhani, Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (Jangkar) Sulawesi Selatan, mengkritisi adanya bangunan hotel di pantai Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

“Tidak boleh ada bangunan di sempadan pantai. Mestinya garis sempadan pantai itu berjarak 100 meter dari titik air pasang tertinggi, tapi aturan ini sepertinya sengaja dilanggar oleh pemilik hotel,” kata Ketua Jangkar Sahabuddin Alle, Senin (23/11/2020).

Dikatakan Sahabuddin, pelanggar aturan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja karena hotel Topejawa itu berada pas di bibir pantai.

Pemerintah daerah atau Dinas terkait tidak boleh seanaknya saja memberikan surat izin ke pengusaha tanpa memikirkan dampak lingkungannya.

“Barometer kemajuan suatu daerah sebenarnya bisa dilihat dari tingkat kesadaran terhadap aturan. Ini yang masih harus ditegakkan di Takalar, karena aturan sudah jelas tapi pelanggaran tetap berlangsung,” ujarnya menyesalkan.

Dia mencontohkan, kadang ada oknum pengusaha yang berani membangun hingga sangat dekat dengan bibir pantai, berhubung sudah mengantongi “surat sakti” dari Bupati. Padahal Bupati ini melanggar Perda, tapi seolah tutup mata.

Pria kelahiran Takalar ini menyatakan, kasus lain yang pernah muncul misalnya ada hotel yang seperti mengkapling wilayah pantai. Masyarakat yang ingin berpiknik di wilayah pantai akhirnya dilarang, agar sepenuhnya dipergunakan tamu yang menginap.

“Kalau sudah seperti ini, jelas-jelas namanya melanggar hukum. Pantai bukan wilayah yang bisa dikapling secara pribadi,” kata dia.

Sahabuddin sempat menyesalkan bahwa pelanggaran sempadan pantai itu tidak boleh dibiarkan. Pemerintah sudah ada pegang aturan.

“Semestinya memiliki amanat untuk menegakkan aturan agar pelanggaran tidak berkelanjutan. Saya minta ke pemerintah daerah Takalar agar bangunan hotel Topejawa ini dibongkar,” geramnya.

Selain itu kata dia, apabila ada bangunan tidak mematuhi garis sempadan, pemerintah daerah harus bertindak tegas, karena dampak dari pelanggaran garis sempadan itu bisa memicu berbagai persoalan, salah satunya adalah timbulnya abrasi pantai di lokasi baru.

“Kalau bangunan itu terlalu menjorok ke pantai, kan bisa roboh terkena abrasi. Apa bila ini terjadi, ya sangat membahayakan penghuninya,” tuturnya.

Selain itu, bangunan yang tak mengindahkan garis sempadan juga pasti akan memenuhi kendala baru. Karena berdasarkan aturan, tanah yang masuk pada garis sempadan pantai tidak bisa disertifikatkan, kecuali ada pertimbangan yang sangat khusus.

“Pesisir Pantai dan Pesisir Laut adalah daerah sempadan yang bukan obyek pengaturan UU Pokok Agraria. Artinya, tanah di pesisir pantai tidak dapat diberikan sertifikat hak atas tanah, apalagi wilayah laut non darat yang ada di pesisir laut juga tidak boleh diberikan sertifikat,” ujarnya. (*)