oleh

Jangkar Sulsel Desak APH Periksa Sekdes Maccini Baji

Editor : any Ramadhani, Penulis : Supahrin-Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (Jangkar) Sulsel, Sahabuddin Alle mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa Sekretaris Desa Maccini Baji.

Sebab, menurut Sahabuddin Alle, Sekdes Maccini Baji selaku penanggungjawab pada pengerjaan
proyek Penghubung jalan antar Desa Tompotana ke Desa Maccini Baji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

“Dimana pengerjaan diduga dikerja asal jadi yang terkesan sekdes Maccini Baji mengejar profit dari pada kwalitas pengerjaannya. Padahal proyek ini anggarannya Rp600 Juta dari Satker Dinas PU Sulsel tahun 2020,” tegas Sahabuddin Alle, Minggu (22/11).

Hal ini diketahui, setelah laporan masyarakat yang menyampaika bahwa pengerjaan proyek tersebut diduga dikerja tak sesuai dengan Rancangan anggaran Biaya (RAB), sehingga pondasi penyanggah jembatan sempat roboh.

Selain itu, Sahabuddin Alle juga menyesalkan karena seoarang Sekdes yang terlibat sebagai penanggungjawab pelaksana proyek APBN-P Sulsel. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Pada Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan Sekretaris Desa mempunyai tugas, mengorganisasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, seperti penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APBDes. Bukan sebagai pelaksana proyek APBN,” kesal Sahabuddin Alle.

Sementara Sekdes Maccini Baji, Ansar, S.Pd mengatakan, proyek itu bukan pihaknya yang kerja, tetapi atas nama Badan Kerjasama Desa (BKD) dan dia sebagai Ketuanya.

“Memang pada saat pengerjaan sempat pondasi penyanggah jembatannya roboh karena belum kering langsung dihantam Air laut. Tetapi itu, kami sudah melakukan perbaikan. Dan pengerjaanya, kami kerjakan sesuai dengan Rancangan Anggaran Besar (RAB),” jelasnya.

Ansar juga menambahkan bahwa proyek ini satkernya ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan pekerjaan 1700 meter lebih.

“Kalau tidak salah di Takalar, ada lima PISEW, yakni Kecamatan Sanrobone, Mangarabombang, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Utara dan Kepulauan Tanakeke dengan anggaran yang sama,” beber Ansar. (*)