oleh

Kejati Sulsel Komitmen Kawal Proyek Pembangunan Strategis

Editor : Ridwan Lallo-Hukum-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kejaksan Tinggi (Kejati) Sulsel, komitmen mengawal proyek strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Sulawesi Selatan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan jajaran dari Kementerian PUPR di Baruga Adhyaksa, Jalan Urip Sumoharjo.

Dalam pertempuran itu, Firdaus mengatakan, pihak PUPR telah meminta pengawalan dilakukan oleh Kejaksaan. Dan secara resmi telah disepakati melalui penandatanganan MoU. Ada beberapa hal yang akan dikawal, utamanya dalam pembebasan lahan, pengadaan material hingga penyediaan alat dari kontraktor.

“Semua pihak PUPR sudah berkumpul, terutama para kepala balai di wilayah Sulsel. Kita diminta mengawal proyek-proyek strategis nasional. Itu untuk menghindari kerawanan-kerawanan yang dapat timbul dalam proses pengerjaan proyek, misalnya pembebasan lahan, pengadaan material, penyedian alat oleh kontraktor,” ujarnya.

Menurutnya pada banyak kasus yang ditemui selama ini, memang banyak kontraktor di lapangan yang didalam tender menyertakan alatnya yang sesuai, tapi belakangan setelah di lapangan ternyata tidak ada.

Selain itu, masalah ketepatan waktu juga menjadi hal yang patut dipantau, agar proyek tersebut terpenuhi secara kualitatif. “Pada intinya pengawalan ini agar proyek strategis nasional di Sulsel bisa berkualitas, tepat mutu, tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan anggaran Rp9 miliar untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Regional Mammintasa.

Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Ahmad Asiri mengatakan, program ini merupakan proyek multiyears yang ditarget selesai tahun 2023 mendatang. Pengerjaan konstruksi direncanakan dimulai pertengahan tahun 2021 bahkan akhir tahun 2021.

“Inikan proyek multi years, dan ditargetkan selesai 2023. Tahun depan ada anggarannya Rp 9 miliar untuk konstruksi awal,” ucap Ahmad Asiri.

Ia menambahkan, untuk lelang Detail Engineering Design (DED) SPAM Mamminasata akan dilakukan lebih cepat. Namun sebelumnya direncanakan pada Oktober lalu, tapi tertunda dikarenakan proses hibah lahan yang dilakukan belum selesai. “Tapi secara prinsip penyerahannya sudah ada,tinggal dokumennya saja dari Pemkot,” paparnya.

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya telah bertemu dengan Penjabat Wali kota Makassar Rudy Djamaluddin, berdasarkan pertemuan tersebut Pemkot Makassar menjanjikan penyerahan lahan pada akhir November mendatang.

“Nanti setelah diserahkan, baru akan lelang. Sementara menunggu berkasnya disiapkan, paling lambat awal tahun 2021 baru akan dilakukan lelang DED perkiraan di Februari dengan pekerjaan sekitar enam bulan maksimal, baru akan dilanjutkan tender konstruksinya,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi, Muhammad Rasyid menyebutkan bahwa proses hibah lahan SPAM Regional ini masih berproses. “Yang menyiapkan lahannya itu kota Makassar, dalam waktu dekat ini kami harap ini segera keluar,” sebutnya.

Rasyid menambahkan, jika Pemprov dan Pemkot ini terus bersinergi agar proses hibah lahan tidak mengalami kendala. (*)