oleh

Pemprov Klaim Perseroda Punya Sertifikat HPL CPI

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ami-HL, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKSUL – Pembangunan Twin Tower masih dianggap perlu pembahasan. Mayoritas fraksi di DPRD Sulsel mempertanyakan kejelasan gedung megah berlantai 36 tersebut. Fraksi Partai Demokrat diwakili oleh Januar Jaury Darwis mempertanyakan aset Pemprov yang akan digunakan untuk membangun gedung pemerintahan sekaligus pusat bisnis tersebut.

“Ini perlu diperjelas seperti apa hubungan antar Pemprov dan Perseroda terkait aset yang belum dipisahkan. Ada baiknya kalau ini dibahas khusus melalui pansus,” ucapnya Januar melalui Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap pandangan Fraksi.
Tak hanya itu, status kepemilikan hingga skema pembayaran Twin Tower perlu diperjelas.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan, terkait rencana pembangunan Twin Tower di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) saat ini telah terbit SK Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Pemprov Sulsel. Sedang ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat hak pengelolaan/HPL di kantor BPN Makassar.

“Terkait dengan sistem kerjasama dengan Perseroda Sulawesi Selatan yakni dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” kata Nurdin.

Ia menyambung, perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan Twin Tower di kawasan CPI, secara paralel dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan  regulasi yang ada.Tak hanya itu, letak rencana pembangunan Twin Tower pada kawasan CPI sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Makassar yang saat ini telah mendapat diskresi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk mengajukan perubahan fungsi ruang pada revisi RTRW Kota Makassar. Sehingga lahan tersebut dapat digunakan.

Terpisah, Direktur Perseroda Sulsel Taufik Fachruddin menjelaskan, bangunan pemerintahan yang diintegrasikan dengan kantor DPRD dan pusat bisnis tersebut murni bisnis to bisnis. Melibatkan investor untuk berinvestasi dengan nilai investasi Rp1,9 triliun.

Ia menegaskan, sama sekali tidak menggunakan dana APBD Pemprov Sulsel. Pembayarannya pun dilunas oleh Perseroda dengan menanfaatkan pusat bisnis seperti hotel, dan mall yang juga menjadi fasilitas gedung pencakar langit tersebut.

Ia menjelaskan, gedung Twin Tower nantinya akan menjadi komersil untuk disewakan dan lain-lain. Sehingga skema gedung tersebut membiayai dirinya sendiri dari hasil keuntungan yang didapat.

“Perseroda akan membiayai untuk pengembalian. Karena program gubernur dianggap penting untuk dilakukan. Kita juga punya sumber usaha lain yang bisa menopang,” jelasnya.

Berdasarkan hitungannya, pembayaran ke Waskita Karya dicicil kurang lebih 10 hingga 15 tahun kedepan. Namun, ia tidak mau membeberkan jumlah setoran yang akan dibayarkan per tahunnya. Ia memastikan anggarannya bukan dari APBD.

“Yangg disetor, nanti kalau bicara nilai. Intinya mereka (investor) rertarik dan setuju dengan skema bahwa pengembalian dilakukan berdasarkan jasa sewa, kontrak, twin tower dan selurug area di situ. Inshaalah tidak pakai APBD. (*)